Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyiapkan sekitar 30 butir pertanyaan untuk pimpinan komisi pemberantasan korupsi (KPK) terkait polemik tes wawasan kebangsaan yang diadukan oleh Novel Baswedan dan sejumlah pegawai lembaga antirasuah tersebut.
"Minimal ada 20 hingga 30 pertanyaan. Ada pertanyaan penting dan ada pertanyaan konfirmasi," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Rabu.
Pemanggilan kedua untuk pimpinan KPK dijadwalkan kembali pada Selasa (15/6) setelah panggilan pertama tidak dipenuhi Firli Bahuri.
Sebagai contoh pertanyaannya ialah memastikan apakah ada dokumen tertentu, atau mengapa dokumen tersebut bisa ada termasuk memastikan ada atau tidak sebuah peristiwa.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah disiapkan atau dirumuskan oleh tim sejak beberapa hari yang lalu dan ada penambahan tadi pagi.
"Kalau ini tidak dikonfirmasi dan kami anggap ini sesuai dengan dokumen yang ada maka akan kami simpulkan," kata Anam.
Oleh sebab itu, penting bagi pimpinan KPK terutama Firli Bahuri selaku Ketua KPK untuk datang pada panggilan kedua dan memberikan berbagai keterangan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM.
Ia menilai bila pimpinan lembaga antirasuah tersebut memenuhi panggilan, maka kasus tersebut akan semakin cepat diselesaikan. Sebab, masyarakat juga menunggu-nunggu kepastian dari kisruh yang terjadi di tubuh KPK.
Pada kesempatan itu, Anam juga mengapresiasi badan kepegawaian negara (BKN) yang memenuhi panggilan Komnas HAM dan memberikan sejumlah keterangan yang dibutuhkan.
"Itu adalah sesuatu yang sangat baik. Kami mendapat penjelasan yang runut bagaimana proses dari awal hingga akhir," tutur-nya.
Kendati demikian, Komnas HAM kembali menjadwalkan pemanggilan dari pihak BKN pada minggu depan. Sebab, masih ada sejumlah hal yang dibutuhkan dari kasus tes wawasan kebangsaan.
Berita Terkait
Komnas HAM Papua: Korban kekerasan prajurit di Ilaga meninggal dunia
Selasa, 26 Maret 2024 17:58
Komnas HAM Papua beri perhatian serius kasus penganiayaan warga di Puncak
Sabtu, 23 Maret 2024 19:00
Komnas HAM minta KPU Papua evaluasi kinerja KPU kabupaten/kota
Jumat, 22 Maret 2024 19:38
Komnas HAM desak Polda Papua tindak tegas pelaku penembakan Polisi di Paniai
Jumat, 22 Maret 2024 17:59
Komnas HAM apresiasi penyelesaian lahan Sekolah Anak Hebat di Papua
Kamis, 7 Maret 2024 18:40
Komnas HAM: Prihatin negosiasi mandeg hingga berlarutnya pembebasan sandera
Rabu, 7 Februari 2024 22:27
Komnas HAM Papua buka posko pengaduan pemilu bagi masyarakat
Selasa, 16 Januari 2024 10:35
Komnas HAM Papua: Momentum hari HAM sedunia pengikat bangsa
Minggu, 10 Desember 2023 23:36