Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengklaim kasus pungutan liar (pungli) di Tanah Air sudah sangat berkurang sejak dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
"Sekarang alhamdulillah sudah sangat berkurang pungli-pungli itu. Kalau saya ditanya kenapa, karena ada ada Saber Pungli yang selalu memata-matai, menyelidiki siapa menerima apa," kata dia, seusai pencanangan DIY Menuju Kabupaten/Kota Bebas dari Pungli di Gedhong Pracimasana, Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Jumat.
Ia menyebutkan sejak awal dibentuk, Satgas Saber Pungli telah menangkap tangan pelaku lebih dari 43.000 kali yang kemudian kasusnya dilimpahkan ke polisi.
Kasus pungutan liar yang ditangani Saber Pungli terjadi di berbagai sektor pelayanan publik, seperti pengurusan SIM, persyaratan pengajuan kredit di bank, hingga pungli pengurusan PBB. "Misalnya sudah bayar PBB dibilang ada uang administrasi lagi, itu dulu banyak sekali dan itu dikejar," kata dia.
Selain peran Saber Pungli, ia melanjutkan, pelayanan publik yang kini telah menggunakan sistem berbasis elektronik juga berkontribusi menekan kasus pungli.
"Saudara mau ambil SIM pakai elektronik. Bahkan sekarang di kota-kota tertentu Polri sudah menyediakan mobil di suatu tempat, siapa yang SIM-nya mati diperpanjang di situ. Mengurus KTP juga tidak usah ke kelurahan, sekarang Anda tinggal memakai nomor KTP sudah bisa keluar tinggal pencet," ujar dia.
Meski belum merata, dia menyebutkan secara bertahap sistem pelayanan publik berbasis elektronik telah diresmikan di berbagai daerah seperti di Surabaya dan DKI Jakarta.
"Semua sekarang sudah dicoba begitu sehingga debirokratisasi seperti yang dikatakan presiden dalam rangka Nawacita itu diliputi dengan E-government dengan digital administrasi," kata dia.
Kendati berbagai cara telah ditempuh, ia mengakui hingga kini tetap ada oknum yang mencoba mencari celah agar pungli tetap berjalan. Karena itu, dia berkata, "Laporkan nanti pasti akan diselidiki kala masih ada yang nakal-nakal dengan cara itu."
Berita Terkait
Menkopolhukam Mahfud MD: Penangkapan Gubernur Lukas Enembe murni penegakan hukum
Rabu, 11 Januari 2023 17:03
Menko Polhukam Mahfud harap stabilitas keamanan dan kesejahteraan Papua terus membaik
Jumat, 11 November 2022 19:59
Menkopolhukam Mahfud jamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai prosedur
Jumat, 30 September 2022 20:22
Menkopolhukam Mahfud sebut kasus korupsi Lukas Enembe murni kasus hukum
Jumat, 23 September 2022 15:49
Pemuda Adat Papua minta Pemerintah mempercepat pemekaran
Kamis, 28 April 2022 19:44
Menkopolhukam sebut Presiden Jokowi beri perhatian khusus pada provinsi Papua
Senin, 25 April 2022 15:29
Presiden Jokowi lantik anggota KPU dan Bawaslu 12 April 2022
Sabtu, 9 April 2022 20:35
Menko Polhukam Mahfud ajak atasi penyebaran ujaran kebencian di ruang digital
Sabtu, 2 April 2022 19:26