Wamena (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua sedang mempersiapkan keputusan yang akan disampaikan kepada pemerintah guna menekan harga BBM jenis pertalite yang dijual Rp25 ribu/liter.
Ketua Komisi B Jayawijaya Iwan Asso di Wamena, Kamis, mengatakan persoalan kenaikan BBM itu menjadi masalah tahunan yang tidak bisa dihindari sehingga pihaknya sudah mempersiapkan solusi baru untuk masalah itu.
"Kami dengan dinas terkait akan tertibkan izin usaha BBM itu, lalu kita khususkan penjual eceran di kios-kios itu tidak lagi dan ini mohon dukungan dinas terkait," katanya.
DPRD menilai tidak menutup kemungkinan kupon pembelian BBM di APMS juga akan ditarik atau ditiadakan sebab tidak lagi efektif mengatasi masalah antrian kendaraan di APMS.
"Kalau misalnya ini (antrian kendaraan di APMS) terus berjalan berarti mau tidak mau, suka tidak suka, subsidi yang berbentuk kupon kita akan cabut lalu harganya kita akan samakan antara yang di APMS dengan yang di luar," katanya.
Iwan mengatakan pihaknya telah membuat undangan untuk dinas perhubungan, dinas perindustrian dan perdagangan serta kantor samsat.
Ketiga instansi ini memiliki data kendaraan yang berbeda, sehingga menjadi pemicu adanya penimbunan BBM subsidi.
"Jadi tidak ada permainan data di dinas-dinas terkait ini yang membuat menjadi antrian panjang sehingga kita mau supaya ada satu data. Dengan kita tertibkan data, selain teman-teman ini tertib administrasi tetapi juga membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD," katanya.
