Wamena (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua menghentikan produksi kupon pembelian bahan bakar minyak bersubsidi
di APMS setempat.
Ketua Komisi B DRPD Jayawijaya Iwan Asso di Wamena, Sabtu, mengatakan penghentian pembuatan kupon itu merupakan hasil rapat DPRD, dinas perhubungan darat, Disnakerindag dan Kantor Samsat, Jumat, (3/12).
"Kami sudah sepakat untuk tidak mengeluarkan kupon sementara waktu sambil melihat situasi di lapangan sehingga bisa mengurangi antrian di APMS yang tiap hari masih terus terjadi," katanya.
Dari pertemuan itu, menurut Iwan, DPRD menyarankan agar nantinya jika hendak dikeluarkan lagi kupon pembelian BBM maka syarat yang perlu ditambah selain data pembayaran pajak kendaraan, Kir, pemilik kendaraan wajib menunjukan bukti fisik kendaraan yang digunakan.
"Karena ada kejadian, kendaraan sudah tidak beroperasi karena rusak atau terbakar saat kerusuhan tahun lalu tetapi surat-suratnya itu hidup dan itu digunakan untuk kepengurusan kupon pembelian BBM," katanya.
Disebutkan Iwan, dari pertemuan itu disepakati juga untuk pemerintah menertibkan penjual BBM jenis pertalite di tingkat pengecer yang menjual dengan harga lebih dari Rp15 ribu/liter.
Harga Rp15 ribu merupakan harga pertalite yang dikeluarkan pemerintah untuk pengecer sebab BBM yang dijual di pinggiran jalan ini diperoleh dari BBM subsidi yang harganya hanya Rp7,850 per liter.
"Kalau ada yang jual di atas harga itu, perlu ditindak tegas oleh dinas agar menjadi contoh bagi yang lain untuk tidak menaikan harga BBM seenaknya,"katanya.
