Pertamina gelar operasi pasar minyak tanah di Timika Papua

Timika (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menggelar operasi pasar di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika selama  6 hingga 11 Desember 2021 guna memastikan pelayanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah di pasaran bisa sampai ke tangan konsumen .

Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial and Trading Regional Papua Maluku Edi Mangun, Senin, menjelaskan bahwa kegiatan operasi pasar dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku - Jobber Timika bekerja sama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika.

"Sasaran kegiatan operasi pasar minyak tanah ini yaitu masyarakat konsumen pengguna minyak tanah dan merupakan agenda rutin tahunan menjelang hari besar keagamaan, seperti Natal dan Tahun Baru," katanya.

Edi menjelaskan untuk kegiatan operasi pasar tahun ini Pertamina mengalokasikan sebanyak 120 kiloliter (kl) minyak tanah. Bersama Disperindag Mimika, Pertamina telah menetapkan titik-titik dilakukannya operasi pasar agar masyarakat konsumen minyak tanah dapat langsung menjangkau operasi pasar tersebut.

Disperindag Mimika menetapkan 24 titik lokasi operasi pasar minyak tanah di wilayah Timika dan sekitarnya, dimana untuk hari pertama pada Senin siang hingga petang dipusatkan pada empat gereja di wilayah Timika yaitu Gereja Katedral Tiga Raja, Gereja Kristen Injili Jemaat Marthen Luther, GKI Solafide dan Gereja di Mapurujaya Distrik Mimika Timur.

Adapun 24 titik yang akan menjadi lokasi operasi pasar minyak tanah di wilayah Timika nantinya akan berada pada enam distrik (kecamatan).

Edi Mangun meminta dukungan pihak kepolisian dan jajaran Disperindag Mimika agar dapat melakukan pengawasan dan penindakan secara tegas kepada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan penimbunan BBM subsidi.

"Bagi Pertamina jika ditemukan keterlibatan lembaga penyalur yang ikut bermain mata dengan siapa saja untuk menimbun dan menjual minyak tanah dengan harga di luar harga resmi, maka kami akan menindak dengan tegas bila perlu hingga pada Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)," ujarnya.