Jakarta (ANTARA) - Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL)) Sigit Reliantoro mengatakan Indonesia berupaya mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengidentifikasi dan mendalami aspirasi sektor swasta demi meningkatkan peran swasta dalam skema pendanaan lingkungan.
Menjawab pertanyaan ANTARA lewat aplikasi pesan di Jakarta, Sabtu, Dirjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan hal itu juga dilakukan dalam pertemuan First G20 Environtment Deputires Meeting and Climate Sustaiability Working Grou (EDM-CSWG) yang diadakan beberapa waktu lalu.
"Melalui berbagai pertemuan EDM-CSWG, Indonesia mendorong negara G20 untuk berdeliberasi menyusun suatu 'roadmap' dan/atau inventarisasi produk-produk finansial yang dapat dikembangkan oleh sektor perbankan atau institusi pendanaan yang menarik bagi sektor swasta, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun internasional," katanya.
Sigit, yang menjadi salah satu Co-Chair G20 EDM-CSWG, menjelaskan bahwa dalam pertemuan pertama yang diadakan di Yogyakarta pada 21-24 Maret 2022 didorong juga riset dan pengembangan serta akses terhadap data terkait karbon biru.
Kolaborasi juga didorong antar negara G20, tapi Sigit mengatakan bentuk kolaborasi masih akan dibahas pada pertemuan-pertemuan EDM-CSWG berikutnya.
Indonesia sendiri mengangkat isu kelautan dari sisi lingkungan dan perubahan iklim dalam G20. Hal itu karena isu kelautan memiliki keterkaitan dengan potensi karbon biru yang berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca.
Pada isu konservasi laut, dia mengatakan Indonesia menekankan pentingnya peranan Marine Protected Areas (MPAs) dan Other Effective Area-based Conservation Measures (OECMs) dalam upaya melindungi, mempertahankan integritas, dan merestorasi ekosistem laut, termasuk terumbu karang.
"Indonesia mendorong peran dan kontribusi G20 dalam pembentukan dan penguatan jejaring MPA untuk pertukaran informasi, pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan MPA, penguatan riset ilmiah dan peningkatan kapasitas dan pembuatan instrumen ekonomi, sosial dan mekanisme pendanaan," katanya.
Berita Terkait
BPBD Papua memperkuat kesiapsiagaan hadapi bencana akibat perubahan iklim
Senin, 6 Maret 2023 9:15
Kepala BMKG peringatkan pemerintah menekan laju perubahan iklim
Rabu, 13 April 2022 14:25
Presiden Jokowi harap IPU mobilisasi kebijakan konkret atasi perubahan iklim
Senin, 21 Maret 2022 3:30
IPB: 30 spesies primata di Indonesia kemungkinan punah 2050
Senin, 1 November 2021 18:54
Menteri PUPR siapkan "flood resilient city" menghadapi perubahan iklim
Rabu, 27 Oktober 2021 17:11
Presiden Joko Widodo serukan langkah luar biasa untuk atasi perubahan iklim
Selasa, 26 Januari 2021 9:38
Presiden Biden tanda tangani 15 tindakan eksekutif terkait pandemi dan iklim
Kamis, 21 Januari 2021 7:39
Anak muda sepakat lindungi hutan Papua benteng terakhir hadapi krisis iklim
Sabtu, 14 November 2020 23:57