Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyebutkan pembangunan kantor Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan bakal dibangun di atas lahan seluas 108 hektare yang mana merupakan tanah hibah dari masyarakat setempat berlokasi di Distrik Walesi.
“Awalnya kami ingin menggunakan lahan seluas 150 hektare namun berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat menjadi 108,8 hektare,” katanya dalam siaran pers di Jayapura, Senin, (7/2).
Menurut John, kedatangannya ke Tanah Papua untuk menyelesaikan terkait pembangunan kantor pemerintahan hal ini dikarenakan ada dua provinsi yang belum menyelesaikan yakni Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
“Kini Papua Pegunungan sudah dilakukan tanda tangan berita acara dari Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang masuk dalam lingkungan pemerintahan setempat, Kepala Kantor Badan Pertanahan Papua, serta Kepala Suku Walesi dan Wouma pada Senin 6 Februari 2023,” ujarnya.
Dia menjelaskan selanjutnya akan diproses sertifikat serta dilakukan pematangan lahan serta pembangunan akses jalan oleh karena diharapkan masyarakat ikut membatu agar pelaksanaan pembangunan kantor Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dapat selesai dengan lancar.
“Kami harap tidak ada yang menghalangi proses pembangunan tersebut untuk itu pihaknya meminta keamanan dapat berjaga di lokasi sekitar ,” katanya.
Dia menambahkan karena itu menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan karena kehadiran pemerintah itu memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.
“Tidak ada pemerintahan hadir membuat kekacauan, karena konsep pemerintahan bagaimana mengangkat harkat derajat orang tapi juga mempersiapkan fasilitas untuk kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya.
