Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yapen, Provinsi Papua meminta dinas kesehatan setempat terus menggerakkan posyandu aktif bagi para keder di semua puskesmas di wilayah itu.
Penjabat Bupati Kepulauan Yapen Cyfrianus Yustus Mambay dalam siaran pers di Jayapura, Kamis mengatakan posyandu merupakan garda paling terdepan dalam mengetahui kesehatan ibu dan anak serta warga di tingkat kampung.
"Sehingga posyandu harus mendapat dukungan baik dari aspek ilmu pengetahuan maupun ketrampilan praktis untuk penanganan dini khususnya pencegahan stunting di kampung," katanya.
Dia mengatakan itu saat membuka aksi rembuk stunting tahap tiga di Serui, Rabu 21 Juni 2023 yang diikuti para kader dari Distrik Kosiwo, Diatrik Angkaisera, Distrik Yapen Selatan, dan Distrik Anatorei.
Menurut Mambay, program pemerintah daerah dalam menangani stunting sudah direncanakan dengan baik tetapi jika di tingkat kampung posyandu tidak berjalan dengan baik maka itu akan menjadi masalah.
"Sehingga kami berpesan kepada 160 kepala kampung yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengalokasikan anggaran melalui dana kampung untuk operasional dan honor para kader posyandu," ujarnya.
Dia menjelaskan penurunan angka stunting merupakan program strategis nasional yang mana pada 2025 angka stunting di Indonesia harus turun di angka 14 persen.
"Sehingga di Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini sudah masuk pada tahap ke tiga percepatan penurunan angka stunting," katanya lagi.
Dia menambahkan pada tahap pertama pihaknya telah melakukan pendataan guna mengetahui kondisi anak-anak yang mengalami risiko stunting by name by adreess kemudian dilakukan pengukuhan orang tua sebagai anak asuh stunting.
"Sehingga dalam waktu 90 hari para orang tua asuh berkreasi untuk memberikan asupan gizi bagi anak yang mengalami risiko stunting," ujarnya.
Dia menambahkan pihaknya telah meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membuat kontrak kerja percepatan penurunan angka stunting kemudian ditandatangani para orang tua asuh yang terdiri dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk pihak TNI-Polri dan BUMN serta BUMD.
"Kami berharap dengan sinergi yang dibangun saat ini pada 2023 angka penurunan stunting di Yapen akan lebih meningkat karena hingga kini ada tiga distrik angka stunting nya nol," katanya lagi.
