Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarmi, Papua mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) setempat untuk menjaga netralitas pada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Penjabat Bupati Sarmi Markus O Mansnembra dalam keterangan tertulisnya di Sentani, Minggu, mengatakan sanksinya cukup berat bagi ASN, baik di organisasi perangkat daerah (OPD) maupun perangkat kampung yang terlibat politik praktis.
“Sebagai penjabat kepala pemerintahan di Sarmi, saya memberikan peringatan tegas supaya aparat pemerintah tidak ikut-ikutan dalam politik, karena dapat merugikan diri sendiri,” katanya.
Ia mengaku selalu mengingatkan pegawainya, baik di acara formal maupun nonformal untuk selalu berjalan lurus dan tidak boleh terlibat, apalagi berkampanye.
“Imbauan lisan maupun secara tertulis sudah kami sampaikan untuk semua ASN Pemkab Sarmi, untuk tetap netral dan tidak boleh memihak figur atau partai politik tertentu,” ujarnya.
Dia menjelaskan kalau sampai ada oknum ASN Pemkab Sarmi yang terlibat dalam politik praktik, siap-siap mendapatkan sanksi.
“Kami inginkan ASN tetap bekerja sesuai tugas dan fungsi, kalau ada informasi yang diperoleh oknum ASN terlibat, akan ditindak tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Dia menambahkan siapapun pemimpin bangsa yang nantinya terpilih dan calon legislatif, baik DPD RI, DPR RI dan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten tetap dihargai, karena itu merupakan pilihan rakyat.
“Saya harap masyarakat Sarmi tetap menjaga kondisi Kamtibmas tetap aman dan kondusif, pencoblosan maupun penetapan hasil Pemilu 2024,” ujarnya.
