Sentani (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Papua, Hana S Hikoyabi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab terhadap pembangunan yang dilakukan di daerah itu, terutama jika ada masalah terkait pengerjaannya.
“Pembangunan yang dibangun di masyarakat menggunakan uang rakyat, sehingga ketika terjadi permasalahan maka dinas atau badan tersebut harus bertanggung jawab menyelesaikannya,” kata Sekda Kabupaten Jayapura Hana S Hikoyabi di Sentani, Jumat.
Permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Jayapura, kata dia, ketika bangunan sudah berdiri, oknum masyarakat adat melakukan pemalangan.
“Kalau seperti ini, maka dinas bersangkutan yang mendapatkan pekerjaan ini harus menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berlarut-larut dan dapat menghambat aktivitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dia menjelaskan setiap pembangunan fisik harus dilakukan oleh dinas bersangkutan bekerja sama dengan instansi terkait maupun pihak luar, termasuk ondoafi (kepala suku) dimana lokasi pembangunan itu dilakukan.
“Sebelum dibangun harus dicek latar belakang lokasi tersebut dengan baik, sehingga setelah dibangun tidak ada lagi pemalangan yang dilakukan oleh oknum tertentu mengatasnamakan pemilik sah lokasi itu,” katanya.
Ketika bangunan sudah dibangun dan terjadi permasalahan, lanjut dia, maka dinas atau badan bersangkutan wajib menuntaskan permasalahan itu.
Terjadi pemalangan pada Puskesmas Komba beberapa waktu lalu, meskipun telah dibuka palang dan beroperasi kembali, kata dia, namun saat awal pemalangan Kepala Dinas Kesehatan dan beberapa pegawai dinas tersebut justeru melakukan kunjungan ke luar negeri.
Hal itulah yang memicu Sekda Kabupaten Jayapura Hana S Hikoyabi memberi peringatan agar OPD dan pimpinannya wajib berada di tempat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
