Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat meminta pemerintah kabupaten/kota agar mulai memanfaatkan aset tidak bergerak secara maksimal sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Alexander Kapisa di Jayapura, Senin, mengatakan banyak aset Pemprov yang belum dimanfaatkan secara optimal.
"Seperti Balai Transmigrasi di Sentani, Kabupaten Jayapura kemudian Taman Anggrek di Kabupaten Biak serta beberapa aset tidak bergerak lainnya," katanya.
Menurut Alexander, selama pengelolaannya masih bersifat normatif dalam hal ini dikelola pemerintah, maka dia tidak bisa profesional.
"Lalu aset Pemprov kebanyakan berada di wilayah Jayapura, seperti bekas venue Pekan Olahraga Nasional (PON) dan tanah yang belum dikelola secara maksimal," ujarnya.
Dia menjelaskan aset Pemprov Papua rata-rata masih dikelola perangkat daerah terkait di mana selama ini pengelolaan masih sifatnya normatif yang mana berjalan sesuai rancangan undang-undang pemerintah.
"Padahal jika dikelola dengan maksimal maka aset Pemprov mempunyai nilai ekonomis yang besar. Sehingga itu tata kelola dan manajemen harus dikelola secara baik dan profesional, dengan begitu bisa mendukung pendapatan asli daerah (PAD)," katanya.
Dia menambahkan berkaitan dengan tata kelola, pihaknya menyampaikan saat ini pemerintah daerah melalui BPKAD sementara melakukan sensus aset yang tujuannya untuk mencatat semua aset yang dimiliki oleh Pemda dari sisi pemanfaatannya.
"Dari sensus aset tersebut, bisa diketahui aset yang masih berdaya fungsi dan tidak, terlebih dengan lahirnya DOB dan adanya batas administrasi," katanya.
