Sentani (ANTARA) - Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen (BP YPK) di Tanah Papua bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura bersinergi meningkatkan mutu pendidikan daerah setempat.
BP YPK di Tanah Papua melakukan pertemuan dengan Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa membahas berbagai hal, di antaranya mengenai peningkatan mutu pendidikan dan kebakaran yang dialami SD YPK Marthen Luther Sentani dua kali, yakni pada Minggu (22/9) dan Rabu (9/10).
Ketua BP YPK di Tanah Papua Joni Y Betaubun di Sentani, Rabu, mengatakan pertemuan atau audiensi dengan Penjabat Bupati Jayapura terkait kebakaran yang menimpa SD YPK Marthen Luther Sentani beberapa waktu lalu.
“Kunjungan ini sekaligus kami meminta kepada Penjabat Bupati Jayapura supaya SD YPK Marthen Luther Sentani dibangun kembali setelah mengalami kebakaran,” katanya.
Menurut Joni, pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemkab Jayapura karena setelah kebakaran Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa dan rombongan datang dan melihat langsung kondisi SD YPK Marthen Luther Sentani.
“Kami selaku BP YPK sangat berterima kepada Pemkab Jayapura yang selama ini memberikan kepedulian terhadap sekolah-sekolah YPK yang jumlahnya 42 dan siswanya kurang lebih 4.000-an di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Dia menjelaskan sekolah YPK siswanya hampir 80 persen merupakan anak-anak orang asli Papua (OAP).
“Di SD YPK Marthen Luther Sentani jumlah siswanya kurang lebih 360 anak dan 85 persennya adalah anak orang asli Papua sehingga kami berharap pemerintah daerah memberikan dukungan untuk pembangunan kembali,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa menyatakan pemerintah daerah siap memfasilitasi kebutuhan mendesak YPK dalam hal ini menyangkut pembangunan kembali SD YPK Marthen Luther Sentani.
“Kita sudah mencoba anak-anak di SD YPK Marthen Luther Sentani tetap bisa bersekolah meski gedung sekolah terbakar dengan bergantian sekolah di sekolah terdekat,” ujarnya.
Dia menegaskan untuk pembangunan kembali SD YPK Marthen Luther Sentani akan dianggarkan pada APBD 2025.
“Untuk bangun sekarang tidak bisa karena penetapan anggaran perubahan sudah dilakukan, maka pembangunan tetap berjalan dengan pembiayaan 2025,” katanya.
