Timika (Antara Papua) - Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua meminta pemerintah membantu menyelesaikan konflik antara mantan karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya dengan manajemen perusahaan agar tidak menimbulkan instabilitas di wilayah itu.
Wakil Ketua Lemasko Georgorius Okoare di Timika, Selasa, mengatakan konflik mantan karyawan yang diwakili oleh SPSI dengan manajemen PT Freeport sudah berlangsung lebih lima bulan sejak April lalu.
Dampak dari konflik itu, sebanyak 8.100 karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya telah berhenti kerja karena dianggap mengundurkan diri secara sukarela oleh perusahaan.
Kondisi itu memicu aksi anarkis ribuan mantan karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya di Timika pada Sabtu (19/8).
Massa merusak dan membakar fasilitas, kendaraan milik PT Freeport di sekitar Check Point 28, Terminal Gorong-gorong hingga kompleks perkantoran PT Petrosea di Jalan Cenderawasih Timika.
"Pemerintah tolong memfasilitasi penyelesaian masalah antara Freeport dengan karyawannya. Jangan sampai berlarut-larut. Kalau terus berlarut-larut, kami punya tempat ini menjadi tidak nyaman. Kami sangat menyayangkan peristiwa yang sudah terjadi," kata Georgorius.
Ia mengajak semua pihak tidak lagi melakukan aksi-aksi kebrutalan yang memicu suasana tidak kondusif di Mimika.
"Jangan ganggu aktivitas masyarakat di sini. Kami sudah terlalu baik untuk menerima saudara-saudara semua datang mencari kehidupan yang lebih baik di Timika. Tidak boleh datang untuk membuat kerusuhan di Timika," tegas Georgorius.
Sesepuh masyarakat Biak di Timika, John Faidiban mengataku sudah puluhan tahun bermukim di Timika. Faidiban merupakan pensiunan karyawan PT Freeport. Ia bekerja di perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sejak 1971 semenjak masih bernama Bethel.
"Dulu daerah ini sangat aman, tapi akhir-akhir ini Timika selalu dicap daerah yang tidak aman karena selalu terjadi kerusuhan dan timbul banyak masalah," tutur Faidiban.
Ia mengajak semua komponen masyarakat di Timika mendukung aparat keamanan melakukan penegakkan hukum terhadap setiap orang atau kelompok yang memicu tindakan anarkis.
Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Mimika Haji Basri mengapresiasi langkah tegas aparat Polri-TNI dalam mencegah meluasnya aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas dan kendaraan milik PT Freeport dan perusahaan swasta di Kota Timika pada Sabtu (19/8).
Menurut dia, warga KKSS paling dirugikan jika situasi kamtibmas di Kota Timika tidak kondusif lantaran warganya mayoritas memiliki usaha di Timika.
"Kami minta para mantan karyawan agar menghentikan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Sudah lama kami sampaikan kepada kepolisian, bahkan kami pernah mengimbau warga kami yang mogok agar mereka kembali bekerja, jangan ikut-ikut demo. Tapi mereka selalu beralasan bahwa ini aksi solidaritas. Kami hanya bisa mengimbau," jelas Haji Basri.
Ia berharap persoalan antara mantan karyawan dengan manajemen PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya bisa segera diselesaikan agar situasi kamtibmas di Kota Timika kembali kondusif. (*)
