Sentani, Jayapura (ANTARA) - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw meminta Pemerintah Provinsi Papua untuk lebih cermat dalam upaya penanganan warga terdampak pandemi COVID-19 sehingga terhindar dari kesan dan penilaian seolah ingin melepas tanggung jawab.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Kamis, meminta Pemprov Papua tidak lepas tanggung jawab soal penanganan Covid-19 di daerah, termasuk di Kabupaten Jayapura.
Ia mengatakan, selama penanganan corona di daerahnya, dengan adanya pembatasan waktu beraktifitas bagi warga sangat berdampak bagi sektor ekonomi dan keberlangsungan hidup mereka.
"Kita tutup akses transportasi udara, banyak pekerja yang terdampak. Porter, supir taxi, karyawan bandara, security, dan masih banyak petugas dan pekerja lainnya. Apa peran pemerintah provinsi terhadap hal ini," ujarnya.
Bupati Mathius menjelaskan, Pemprov harus memiliki data yang kuat terkait sektor-sektor yang terdampak. Sehingga proses penanganannya dapat berjalan secara bersama dengan tim di masing-masing daerah.
Lanjut dia, ada wacana Pemrov Papua akan menetapkan Pembatasan Berskala Besar. Jika tidak punya data yang akurat, akan sangat mengganggu dan berdampak negatif bagi keberadaan warga.
"Pemerintah provinsi harus memiliki data yang kuat, secara kusus penyebaran covid-19 yang berkaitan dengan sejumlah cluster yakni Bogor, Lembang, Gowa, dan Jakarta yang sudah tiba di Papua," katanya.
Dia menyebutkan, ada banyak contoh gubernur yang tertib dalam penanganan corona di daerahnya, semisal Gubernur Jawa Barat, Guberbur Jawa Timur, dan Gubernur Jawa Tengah, yang turun langsung di lapangan dan berkoordinasi setiap saat dengan tim gugus tugas.
Menurut Bupati, jika diberlakukan pembatasan berskala besar, beratnya minta apun, apalagi tidak didukung dengan data yang kuat. Kalau ada data yang jelas, maka Pemprov Papua bisa mempresentasikan agar langkah-langkah cepat dalam penanganan dapat dilakukan.
"Semua sumber pendanaan harus siap, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kementerian lembaga dan sumber- sumber lain harus jelas dan ini tugas dan kewenangan pemerintah provinsi," ujarnya.
Persoalan kecil saja, kata dia, soal batas kota dan kabupaten, Pemkab Jayapura tidak menyalahkan Wali Kota Jayapura dalam kebijakannya, lantaran untuk memasang portal dibatas Kota sharusnya tugas Pemprov Papua.
"Kita ingin pemerintah provinsi setiap saat harus memonitor semua katifitas penaganan covid-19 di daerah melalui laporan, vidio confrence, atau menggunakan aplikasi zoom meeting dengan jajaran tim gugus tugas disetiap daerah, terutama sebelas daerah yang terpapar covid-19," katanya.
Secara khusus, tambah dia, daerah yang kini memiliki angka lebih tinggi dalam penyebaran covid-19 seperti Kabupaten Mimika, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Keerom yang kini mulai merangkak naik, Boven Digoel dan Nabire. Pemprov Papua harus memiliki data yang lengkap disetiap titik penyebarannya.
"Dengan data yang akurat, fasilitas kesehatan yang siap, maka pembatasan bersakal besar akan berjalan dengan baik," ujarnya.
