Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dan bersatu agar pelaksanaan pesta demokrasi atau pilkada di daerah itu berjalan sukses, lancar dan aman.
Paulus Waterpauw saat kegiatan sosialisasi di Kota Jayapura, Jumat (17/7) mengatakan pilkada yang aman dan damai serta memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah COVID-19 perlu dilakukan.
Apalagi, kata dia, kerawanan pilkada yang terus menerus ditangani oleh aparat kepolisian, di antaranya adalah adanya dukungan ganda dari partai politik, adanya calon petahana yang sering memonopoli dukungan, kemudian intimidasi yang dilancarkan oleh para pihak terhadap aparatur tingkat bawah, yang untuk membantu dukungan dan lain sebagainya.
"Bahkan kemarin juga mereka yang tidak memenuhi syarat atau TMS, juga sering membuat situasi yang kurang nyaman, termasuk juga yang kita sekarang berlakukan sistem noken yang kemudian nantinya akan ada upaya-upaya paksa untuk mereka melakukan kewajiban atau harus hukumnya untuk memilih salah satu pasangan calon tersebut," katanya.
Ini semua, kata dia, harus dikomunikasikan, bersinergi antara semua petugas di lapangan, begitu juga dengan semua pihak sehingga semua pasangan calon (paslon) berupaya mencapai kemenangan dengan baik dan demokratis.
"Tentu kami juga sudah beberapa kali mengambil langkah-langkah pertemuan bersama dengan penyelenggaraan KPU maupun Bawaslu dan beberapa pemerintah daerah, terutama untuk bagaimana menyamakan persepsi berkaitan dengan upaya-upaya ke depan," katanya.
Terkait dengan jumlah kekuatan pengamanan dalam Pilkada di 11 kabupaten ini, Polda Papua menerapkan kekuatan dua pertiga dari jumlah yang ada.
"Direncanakan ada 2.577 personel dari polres-polres yang nanti akan terlibat dan juga akan di-back up dari Polda Papua. Kami rencanakan ada 1.313 personel bantuan Pangdam XVI/Cenderawasih (TNI), dalam konsepsi kami awalnya adalah kurang lebih 627 personel, nanti kami juga akan meminta bantuan dari teman-teman Limas sebanyak 7.174 personel," katanya.
"Ini saya rasa cukup untuk membantu 11 Kabupaten yang melaksanakan pilkada. Tentunya diharapkan dukungan dari masyarakat dan para pihak, terutama para kepala daerah yang ada di 11 kabupaten yang melaksanakan pilkada untuk mendukung anggarannya," kata Paulus Waterpauw.
Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay menyampaikan pada 11 KPU kabupaten yang melaksanakan pilkada telah melakukan sejumlah pentahapan yang dimulai dengan pelantikan PPS pada 15 Juni 2020, verifikasi faktual pada 24 Juni 2020, dan pada 4 Juli 2020 rekrutmen PPDP.
"Untuk PPDP yang sudah dilantik langsung melaksanakan tugasnya yaitu pemutakhiran data pemilih. Dalam pencocokan daftar pemilih mereka sudah dilakukan coklikan sampai 13 Agustus 2020, kemudian memasuki pendaftaran calon, pengumuman pada 29 Agustus 2020," katanya.
Dari 11 Kabupaten yang melaksanakan pilkada itu terdapat 199 distrik atau kecamatan dengan 1.974 kampung, dengan total pemilih sementara sebanyak 1.094.572 orang, yang terbagi untuk pemilih laki-laki sebanyak 583.706 orang, kemudian untuk pemilih sebnayak perempuan 510.866 orang.
Adanya perubahann untuk tiap TPS yang hanya bisa 500 pemilih, akhirnya berkonsukuensi pada jumlah TPS yang awalnya sebanyak 3.000 di 11 kabupaten mengalami perubahan menjadi 3.572 TPS dan kemungkinan berubah masih bisa terjadi.
"Karena ada beberapa pemutakhiran data pemilih yang ada kecenderungan usia yang tadinya 16 tahun menjadi 17 tahun, otomatis dia menjadi pemilih. Juga ada penduduk dari luar Kabupaten atau luar Papua yang datang di beberapa kabupaten yang melaksanakan pilkada dimungkinkan akan mengalami penambahan," kata Theodrus.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Metusalak Infandi mengatakan pihaknya mengantisipasi atau juga menghadapi pilkada, apabila ada penanganan pelanggaran-pelanggaran terkait tentang pelaksanaan tahapan tersebut.
"Bawaslu juga khususnya untuk provinsi, sudah membentuk Sentra Gakkumdu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa memang Provinsi Papua tidak melaksanakan pilgub, namun ini instruksi langsung dari Bawaslu Republik Indonesia bahwa bagi provinsi yang tidak melaksanakan pilgub tetap membentuk Sentra Gakkumdu," katanya.
Kemudian untuk 11 kabupaten yang menggelar pilkada, kata dia, sudah diinstruksikan untuk membentuk Sentra Gakkumdu yang terdiri dari tiga unsur, yaitu dari Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu.
"Tugas dari Sentra Gakkumdu tentu untuk mengantisipasi dan juga memproses setiap pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana," katanya.
Berita Terkait
DKPP minta semua pihak miliki tanggung jawab sukseskan Pilkada Papua 2024
Sabtu, 27 April 2024 18:34
Bawaslu Papua alokasikan Rp51 miliar untuk pengawasan tahapa1
Jumat, 26 April 2024 17:17
KPU Biak buka pendaftaran calon anggota PPD Pilkada serentak 2024
Jumat, 26 April 2024 11:21
Pemkab Jayapura siapkan anggaran Rp80 Miliar sukseskan Pilkada serentak 2024
Kamis, 25 April 2024 21:20
Bawaslu Papua evaluasi kinerja Panwas distrik untuk pilkada serentak
Kamis, 25 April 2024 17:22
Pemkab Biak Numfor salurkan dana hibah pilkada KPU sebesar Rp16,4 miliar
Selasa, 23 April 2024 18:52
Pemkot Jayapura tandatangani NPHD pengamanan untuk pilkada 2024
Senin, 22 April 2024 19:42
Akademisi Mimika imbau masyarakat menjaga keamanan jelang Pilkada 2024
Senin, 22 April 2024 6:44