Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di daerah masih sangat rendah sehingga perlu untuk segera ditingkatkan.
“Saya ingin menggarisbawahi pada saat pemerintah pusat melihat alokasi maupun distribusi serta penyerapan dari program-program PEN di tingkat daerah masih perlu untuk ditingkatkan,” katanya dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2020 di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani menyatakan beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minimal seperti bidang kesehatan dari Rp30,4 triliun hingga akhir September baru terealisasi Rp13,3 triliun.
Kemudian untuk jaring pengaman sosial di daerah dari anggaran Rp22,8 triliun baru Rp11,7 triliun atau sekitar 51 persen yang dibelanjakan sehingga masih ada waktu tiga bulan untuk mengejar 49 persen sisanya.
Selanjutnya untuk dukungan ekonomi masyarakat yang berasal dari APBD yaitu sebesar Rp19,24 triliun baru dibelanjakan Rp2,6 triliun atau 13,7 persen sampai akhir September.
Sri Mulyani menuturkan hal tersebut menandakan bahwa masih banyak kendala dari sisi non anggaran yang harus segera diatasi sehingga dunia usaha maupun masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari APBN dan APBD.
“APBN dan APBD juga mengalami shock sangat besar pada 2020 ini akibat COVID-19 namun sudah kita masukkan di dalam struktur yang baru dan seharusnya bisa segera di akselerasi untuk pelaksanaannya,” tegasnya.
