Jayapura (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mendesak Kejaksaan Negeri Jayapura untuk melakukan eksekusi 17 tahanan yang telah divonis di persidangan karena berkekuatan hukum tetap (inkra) ke lembaga pemasyarakatan Abepura.
"Komnas HAM mendapat pengaduan belasan tahanan yang telah divonis dengan hukuman penjara bervariasi satu hingga dua tahun namun sampai sekarang masih dititipkan di Polda Papua,"ungkap Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey dihubungi di Jayapura,Senin malam.
Ia mengakui, akibat belum dieksekusi tahanan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri maka akan menghilangkan hak mereka selama belum dieksekusi di Lapas Abepura.
Seperti hak mendapatkan remisi serta hak lain di antaranya sabun,sikat gigi dan odol yang seharusnya diterima saat menjalankan hukuman namun karena belum dieksekusi hak tahanan tersebut tidak terpenuhi.
Apalagi dari sejumlah tahanan sudah menjalankan persidangan dan divonis penjara dengan lama hukuman kurungan bervariasi.
"Komnas HAM Perwakilan Papua sudah menanyakan masalah belasan tahanan yang belum dieksekusi ke Jaksa karena berbagai syarat harus dipenuhi,"ujarnya.
Frits Ramandey mengakui, sudah menanyakan masalah belasan tahanan yang belum dieksekusi kepada Kajati dan Kajari Jayapura serta Polda Papua.
Komnas HAM Papua desak Kejaksaan eksekusi 17 tahanan ke Lapas Abepura
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey menanyakan kepada Kejaksaan Negeri Jayapura terkait eksekusi belasan tahanan yang telah divonis penjara namun masih dititipkan di Polda.(ANTARA News Papua/HO-dokume Komnas HAM Papua)
