Sydney (ANTARA) - Suatu upaya oleh kelompok oposisi di Papua Nugini (PNG) untuk menggulingkan Perdana Menteri James Marape terhenti pada Senin (14/12) karena ketua parlemen -- yang tampaknya sedang buntu -- menunda proses politik itu selama dua hari.
Marape telah berkuasa selama 18 bulan setelah menggantikan pemimpin lama PNG Peter O'Neill dalam situasi yang sama dalam memperebutkan suara di parlemen.
Tantangan terhadap pemerintahan Marape telah mendapatkan dukungan selama beberapa hari terakhir dengan pemerintah yang terbebani oleh tingkat hutang yang parah dan sedikit kemajuan dalam negosiasi dengan perusahaan sumber daya untuk mengamankan bagian kekayaan yang lebih besar bagi negara.
Ketika para legislator PNG memasuki parlemen pada Senin, tampaknya tidak ada pihak yang jelas-jelas memiliki suara mayoritas, dengan jumlah suara yang terbagi rata.
Masalah itu diperumit oleh perdebatan tentang kelayakan salah satu anggota oposisi yang telah dinyatakan pailit.
Tanpa adanya tanda-tanda resolusi, ketua parlemen Papua Nugini Job Pomat pun menunda persidangan hingga Rabu.
"Demi kepentingan terbaik parlemen, untuk kepentingan terbaik negara dan kepentingan terbaik rakyat Papua Nugini, sidang parlemen ditunda," kata Pomat kepada para anggota parlemen.
Marape menolak untuk mengundurkan diri dan bersikeras dia mendapat dukungan 55 anggota parlemen dari 111 kursi parlemen, yakni jumlah suara yang cukup untuk tetap menjabat dengan dukungan dari ketua parlemen.
Namun, kelompok oposisi mengatakan pihaknya telah mendapat dukungan dari 56 anggota parlemen. Kelompok oposisi mengatakan akan mencalonkan menteri luar negeri Marape, Patrick Pruaitch, sebagai perdana menteri baru PNG.
Penangguhan sidang parlemen itu akan memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk mencoba memenangkan dukungan menjelang mosi tidak percaya terhadap perdana menteri Marape.
Seorang analis mengatakan Marape dipandang gagal memenuhi janji yang dibuatnya.
"Marape memenangkan kekuasaan atas narasi populis nasionalis tetapi untuk saat ini, Marape tampaknya hanya berbicara dan kurang bertindak," kata Jonathan Pryke, Direktur Program Kepulauan Pasifik di lembaga pemikir Lowy Institute.
Menurut Pryke, pemilihan Patrick Pruaitch sebagai calon perdana menteri baru PNG dapat memecah suara di kelompok oposisi, dengan beberapa anggota parlemen dari daerah Highlands -- yang miskin tetapi kaya akan gas -- tidak mau mendukung Pruaitch.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Presiden Jokowi: Indonesia pasok kebutuhan listrik perbatasan Papua Nugini
Senin, 15 Juli 2024 14:37
Indonesia siap mendukung Papua Nugini bangun ketahanan nasional kesehatan
Kamis, 31 Maret 2022 18:51
Presiden Jokowi perintahkan empat menteri dalam misi dagang ke Papua Nugini
Kamis, 31 Maret 2022 13:56
RI siap buka perbatasan dengan Papua Nugini guna tingkatkan perdagangan
Kamis, 31 Maret 2022 13:36
Presiden Jokowi terima kunjungan PM PNG James Marape
Kamis, 31 Maret 2022 11:26
PM Papua Nugini positif COVID-19 saat berada di Beijing hadiri pembukaan Olimpiade Musim Dingin
Selasa, 8 Februari 2022 15:12
James Marape minta China biayai kembali utang Papua Nugini
Rabu, 7 Agustus 2019 10:35
Papua Nugini tunjuk James Marape sebagai Perdana Menteri baru
Kamis, 30 Mei 2019 17:11