PBMA harap Presiden Jokowi juga dengarkan aspirasi rakyat soal calon Kapolri

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Mathlaul Anwar (PBMA) KH Ahmad Sadeli Karim mengharapkan Presiden Joko Widodo juga mendengarkan aspirasi masyarakat dalam memilih calon Kapolri meski kewenangan sepenuhnya ada di tangan Presiden.

"Menurut saya itu memang kewenangan Presiden, prosedurnya ada kan. Karena Presiden mandataris rakyat, Presiden harus mendengarkan aspirasi rakyat untuk kemaslahatan ke depan. Itu saya kalau saya,” kata KH Ahmad Sadeli Karim dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Presiden Jokowi harus bijaksana dalam memilih pucuk pimpinan di Polri karena sosok Kapolri nantinya diharapkan memberi rasa aman kepada masyarakat.

"Artinya, ya, tolong Presiden bijaklah dalam memilih seorang Kapolri. Mudah-mudahan dengan begitu ada kondusivitas bagi keamanan. Itu yang diharapkan. Ada stabilitas ada keamanan. Rakyat tenang, tidak ada gejolak. Itu saja yang kita harapkan," ujarnya.

Kemudian, kata dia, Kapolri harus mampu menegakkan hukum secara adil dan bisa melindungi seluruh rakyat yang sedemikian majemuk.

"Lalu bagaimana menegakkan hukum secara adil. Menegakkan hukum seadil-adilnya, tidak pandang bulu. Saya rasa kriteria Kapolri sudah jelas sebagai pengayom, sebagai pelayan bagi seluruh bangsa Indonesia yang majemuk dan ber-Bhinneka Tunggal Ika ini,” lanjut dia.

Soal nama calon Kapolri yang mencuat di publik, Ahmad enggan mengomentari, sebab semua keputusan ada di tangan Presiden Jokowi.

"Saya masalah nama 'no comment'. Semua pernah jadi Kapolda Banten, Pak Listyo, Pak Boy Rafli. Itu terserah Presidenlah. Kita kan hanya saran saja sebagai rakyat biasa. Saya kira Presiden lebih tahu lah agar bagaimana suasana negara ini kondusif ke depan. Kita kan inginnya ketenangan," jelasnya.

Presiden Joko Widodo akan menunjuk langsung Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis yang pensiun pada 1 Februari 2021.

Jokowi nantinya akan berkirim surat ke DPR RI mengenai calon Kapolri untuk kemudian dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI.