Ketua MPR: Pemerintah investigasi 11 terduga teroris di Papua

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah menginvestigasi 11 terduga teroris yang ditangkap di Merauke, Papua, agar dapat diketahui rencana aksi kelompok tersebut.

"Saya meminta pemerintah bersama TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memonitor aktivitas kelompok tersebut. Segera melakukan investigasi terhadap 11 terduga teroris tersebut agar dapat diketahui rencana aksi mereka," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya terkait ditangkapnya 11 terduga teroris yang ditangkap di Kabupaten Merauke, Papua yang merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Jaringan tersebut diduga terkait dengan kelompok teroris yang melakukan pengeboman di Gereja Katedral Makassar pada bulan Januari 2021.

Bamsoet meminta aparat keamanan segera menyusun rencana sebagai tindak antisipasi agar tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat.

Ia menilai pemerintah melalui aparat TNI dan Polri lebih meningkatkan kewaspadaan dan bersinergi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi terjadinya aksi teror dan kekerasan.

Politikus Partai Golkar itu menilai Pemerintah perlu memutus rantai pemasokan seperti keuangan maupun senjata bagi kelompok teroris untuk mempersempit ruang gerak dan mengantisipasi berulangnya aksi terorisme.

Selain itu, Bamsoet meminta pemerintah memperhatikan sejumlah faktor penyebab terjadinya terorisme dan radikalisme, seperti faktor ideologi, faktor tekanan ekonomi, faktor politis, faktor perkembangan teknologi informasi dan internet, serta faktor transnasional.

Menurut dia, pemerintah dapat melakukan upaya preventif sejak dini untuk mencegah faktor-faktor tersebut berkembang menjadi aksi terorisme dan radikalisme.

Langkah tersebut, kata Bamsoet, seperti upaya pemerintah menanamkan nilai-nilai Pancasila yang baik dan benar dalam kehidupan bermasyarakat, baik melalui pendidikan resmi maupun melalui diskusi dan seminar, serta bagaimana upaya pemerintah berhati-hati dalam kemajuan teknologi informasi.