Jayapura (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua mendorong adanya regulasi berupa Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola bekas venue PON XX.
Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Kamasan Jakobus Komboy di Jayapura, Selasa, mengatakan bahwa venue yang dibangun saat ajang PON XX tersebut jika tidak dikelola dengan baik maka akan rusak.
"Apalagi Papua akan menjadi provinsi olahraga sehingga venue-venue ini harus ditata baik oleh pihak ketiga," katanya.
Menurut Komboy, dengan biaya perawatan sekitar Rp43,6 miliar setiap tahun terbilang cukup besar sehingga pihaknya lebih setuju jika bekas venue PON XX dapat dikelola oleh BUMD dibandingkan jika ditangani langsung Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) setempat atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Untuk membentuk BUMD Pengelola Venue PON kami telah meminta Disorda Papua segera membuat kajian akademiknya dan diserahkan kepada Komisi V DPR Papua agar dapat dibahas dalam Bapemperda DPR Papua dan diharapkan bisa disahkan pada 2022," ujarnya.
Dia menjelaskan hal itu akan mengurangi beban pemerintah lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena semua akan dikelola dari sisi bisnis.
"Untuk itu kami berharap BUMD itu harus segera dibentuk dan kalau bisa dapat bekerja lebih baik untuk mengelola venue bekas PON XX," katanya lagi.
Dia menambahkan jika bekas arena pertandingan itu ditangani langsung oleh pemerintah daerah melalui Disorda maupun UPTD akan mengikuti alur keuangan daerah yang cukup panjang sehingga dapat mengganggu proses perawatan venue.
"Kami juga akan mengundang Panitia Besar PON Papua dalam waktu dekat untuk pembahasan terkait aset karena ini bukan hanya bicara bangunan saja tetapi juga dengan peralatan olahraga," ujarnya lagi.
Sebelumnya Komisi V DPR Papua telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua di Jayapura pada Jumat (13/5)
Berita Terkait
Pj Gubernur ingatkan Pansel DPR Papua hindari konflik kepentingan
Jumat, 1 November 2024 19:45
Pk Gubernur harap 45 anggota DPRP terus berkolaborasi bangun Papua
Kamis, 31 Oktober 2024 20:43
DPR Kota Jayapura minta KPPS harus terdaftar di TPS
Sabtu, 19 Oktober 2024 13:45
Anggota DPR Kota Jayapura jalani orientasi kedewanan
Kamis, 17 Oktober 2024 8:11
35 anggota DPR Kota Jayapura periode 2024-2029 resmi dilantik
Senin, 14 Oktober 2024 21:11
DPRP salurkan bantuan bahan bangunan bagi 10 KK Kota Jayapura
Minggu, 8 September 2024 2:47
DPR RI: Pembangunan Papua jadi prioritas era Presiden Jokowi
Selasa, 3 September 2024 19:45
Legislator Papua harap pembangunan di Lembah Grime Nawa terus meningkat
Jumat, 16 Agustus 2024 16:38