Biak (ANTARA) - Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kabupaten Biak Numfor, Papua Simon Ronsumbre mengusulkan kepada DPR untuk memperjuangkan penambahan alokasi Dana Desa 2023.
"Apdesi minta Dana Desa yang dikucurkan setiap kampung tidak sama dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, " ujar Ketua Apdesi Simon Ronsumbre pada tatap muka evaluasi implementasi Otsus Papua dengan anggota Komisi DPR RI Yan P.Mandenas di Biak, Sabtu.
Ia mengatakan pada 2022 alokasi Dana Desa bervariasi, ada yang Rp900 juta, Rp700 juta, dan Rp600 juta.
Dia mengatakan dukungan Dana Desa besar manfaatnya untuk percepatan pembangunan di kampung-kampung sehingga perlu ditambah jumlahnya bagi setiap kampung.
Melalui aspirasi Apdesi ini, lanjut Simon, diharapkan Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Mandenas dapat memperjuangkan peningkatan jumlah Dana Desa pada 2023.
"Turunnya nilai Dana Desa yang diterima setiap kampung dapat mengurangi berbagai program infrastruktur bagi warga desa," kata dia.
Dia mengatakan kucuran Dana Desa dari tahun ke tahun membantu pemerintah kampung untuk membiayai sejumlah program pembangunan di kampung masing-masing.
"Alokasi Dana Desa yang dikucurkan pemerintah sangat membantu membiayai program pembangunan masyarakat hingga pelosok di kampung," katanya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Yan P. Mandenas mengakui terjadi penurunan alokasi Dana Desa karena dampak pemulihan dari pandemi COVID-19 yang gencar dilakukan pemerintah.
"Penurunan alokasi Dana Desa hampir merata terjadi dialami pemerintah desa atau kampung karena dampak mengantisipasi krisis global dunia, termasuk Pemerintah Republik Indonesia," katanya.
Meski ada penurunan jumlah Dana Desa, katanya, setiap pemerintahan kampung harus menggunakan dana itu dengan baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat asli Papua di berbagai kampung dan distrik.
Berdasarkan data pada 2023 alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Biak Numfor mencapai sekitar Rp180 miliar.
