Jayapura (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Papua mengevaluasi jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan program tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sarmi.
Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan Papua Mangisi Raja Simarmata di Jayapura, Kamis, mengatakan berdasarkan data tren cakupan peserta Kabupaten Sarmi mengalami penurunan.
“Cakupan peserta JKN-KIS di Kabupaten Sarmi sampai dengan Juni 2023 mengalami penurunan sebanyak 468 jiwa,” katanya.
Menurut Mangisi, hal ini dikarenakan belum seluruhnya kepala dan perangkat desa di daftarkan menjadi peserta JKN kemudian masih banyak tenaga honorer yang belum didaftarkan.
“Berdasarkan data tren cakupan peserta Kabupaten Sarmi, pada Januari sebanyak 37.043, Februari 36.051, Maret 36.429, April 36.401, Mei 36.303 dan Juni 36.575,” ujarnya.
Dia menjelaskan evaluasi pelaksanaan program JKN pada Kabupaten Sarmi harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait kepesertaan dan fasilitas kesehatan yang masih ditemukan tidak sesuai standar dan akan mempengaruhi akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi atas capaian UHC yang telah diraih oleh Kabupaten Sarmi, sehingga saat ini fokus pada penambahan kerja sama fasilitas Kesehatan sehingga pelayanan kesehatan di Kabupaten tersebut berjalan maksimal,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Sarmi Markus O. Mansnembra mengatakan pihaknya siap untuk bekerja sama dan berkomitmen dalam upaya peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Sarmi.
“Terkait dengan kepesertaan dan fasilitas kesehatan, kami juga memerlukan komitmen dari BPJS Kesehatan menyajikan data kepesertaan yang lengkap dan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sarmi,” katanya.
Sebelumnya, telah dilakukan pertemuan antara BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII dan Cabang Jayapura bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi yang dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Sarmi, Markus Mansnembra didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Sarmi, Marcos Kopong Lamablawa, di Kota Jayapura, Papua, Senin (3/7).*