Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga, Provinsi Papua Pegunungan meminta para tenaga kesehatan (nakes) stunting, yakni dari Dinas Kesehatan, puskesmas serta posyandu agar memberikan laporan evaluasi secara periodik terkait program percepatan penurunan stunting.
Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge dalam taklimat media yang diterima di Jayapura, Selasa mengatakan bahwa pada prinsipnya pihaknya telah melakukan upaya-upaya menekan stunting seperti pembagian sembako serta melakukan program 1.000 hari kehidupan.
“Kami telah melakukan upaya-upaya penurunan stunting namun berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 Kabupaten Nduga masih berada di 38,8 persen,” katanya.
Untuk itu pihaknya optimistis pada 2023 sampai nantinya 2024 angka stunting di Kabupaten Nduga tidak ada lagi dan turun sampai nol persen.
“Kami akan mengejar dan melakukan upaya-upaya dalam mempercepat penurunan stunting,” ujarnya.
Pihaknya meminta kepada instansi terkait lainnya, agar bersama dalam melakukan upaya-upaya penurunan stunting karena anak-anak merupakan masa depan bangsa yang harus diselamatkan.
“Kami juga telah melakukan konsolidasi pendampingan pemetaan analisis situasi program dan manajemen data yang menghadirkan narasumber dari Bangda Kemendagri. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membantu dalam penurunan stunting di Kabupaten Nduga,” kata Namia Gwijangge.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Nduga Ahmad Lokbere mengatakan dalam melakukan pekerjaan pihaknya sesuai arahan dari pihak Kemendagri dan juga Pemda Nduga sehingga optimis pada 2023 hingga 2024 angka stunting akan menurun .
“Tentu ini akan terus menjadi fokus kami guna menuntaskan penurunan stunting ini,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Turunkan stunting di Nduga, nakes diminta beri laporan periodik
