Jayapura (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua atau Bank Papua meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di wilayah setempat.
Direktur Utama Bank Papua Yuliana D. Yembise dalam siaran pers di Jayapura, Kamis, mengatakan penerbitan KKPD membutuhkan waktu mengingat Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran perlu melakukan pengujian teknis dan “assessment” risiko.
“Sejak diberikan izin penerbitan KKPD pada 8 Oktober 2024, kami sangat bangga dapat meluncurkan kartu tersebut pada 20 November 2024, karena Bank Papua sebagai BPD pertama di wilayah Indonesia Timur, BPD kedua di wilayah Sulampua, BPD keempat dari 27 BPD seluruh Indonesia dan bank ketujuh dari seluruh bank di Indonesia yg telah mendapat izin dari BI untuk menerbitkan kartu fisik KKPD atau KKI segmen pemerintah," katanya.
Menurut Yuliana, Bank Papua menerbitkan KKPD atau KKI segmen pemerintah untuk mendukung penyelesaian tagihan kepada pemerintah daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme uang persediaan (UP) sebagaimana diatur dalam Permendagri 79/2022 serta mendukung transparansi keuangan secara digital.
“KPPD ini merupakan dukungan Bank Papua dalam percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah khususnya pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu melalui penyediaan kanal pembayaran digital," ujarnya.
Dia menjelaskan peluncuran ini merupakan bukti komitmen Bank Papua yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabel, responsif, berintegrasi dan rasa berkeadilan dalam menjalankan bisnis.
“Bank Papua siap melayani kebutuhan masyarakat di Tanah Papua,” katana lagi.
Dia menambahkan selanjutnya Bank Papua akan melakukan sosialisasi secara internal dan eksternal serta memastikan kembali kesiapan sebelum diimplementasikan ke seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua dalam meminimalisir kendala bagi pengguna dan penerima.
Bank Papua resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di sela-sela acara High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Hotel Aston pada 20 November 2024.
Peluncuran kartu ini menjadi langkah penting dalam mendukung modernisasi sistem keuangan secara digital di Papua.
Kegiatan tersebut dihadiri Perwakilan Pemerintah Daerah yakni Penjabat Gubernur Papua, Bank Indonesia serta peserta High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua Tahun 2024.
KKPD dirancang untuk mengurangi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan, memudahkan pengawasan, mempercepat pelaksanaan pengadaan, pembelian, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempermudah belanja produk dalam negeri dan sebagainya.
