Jayapura (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong meminta pemerintah daerah (pemda) di sembilan kabupaten/kota di provinsi itu serius melakukan penanganan stunting anak karena angka kasus di daerah dengan sebutan "Bumi Cenderawasih" itu, masih tinggi.
“Oleh karena itu pemda dan semua pihak harus berperan aktif menurunkan stunting hingga mencapai 14 persen,” kata dia di Jayapura, Jumat.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, prevalensi stunting di daerah setempat mencapai 34,6 persen, menempati urutan ketiga teratas di Indonesia.
“Anggaran penanganan stuting lewat dana alokasi khusus (DAK) itu turun langsung ke kabupaten/kota sehingga saya minta harus memberikan dampak yang signifikan,” ujarnya.
Dia menjelaskan pemerintah provinsi mengevaluasi dan mendorong target intervensi yang perlu dilakukan sehingga kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemprov dibutuhkan.
"Contohnya di Kabupaten Supiori itu, angka stunting masih cukup tinggi. Itulah perlunya kolaborasi kerja sama antara kabupaten/kota maupun pemprov," katanya.
Dia mengatakan permasalahan stunting berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan praktik perkawinan usia dini.
“Untuk itu saya menegaskan pentingnya peran PKK dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada remaja di tingkat SMP dan SMA, untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perkawinan dini dan pentingnya gizi yang baik bagi anak,” katanya.
Dia mengaku terus mendorong TP PKK dan Dinas PMK bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat dan anak-anak sekolah tentang pencegahan dan penanganan stunting serta mencegah perkawinan usia ini.