Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memperkuat sektor perdagangan di delapan kabupaten daerah setempat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (Bapperida) Papua Pegunungan Marthen Kogoya di Wamena, Selasa mengatakan sektor perdagangan dalam perencanaan pembangunan ke depan sangat penting untuk membuka peluang peningkatan ekonomi.
“Informasi yang kami dengar bahwa warga delapan kabupaten kesusahan ketika menjual hasil pertanian, maka koordinasi dengan daerah lain akan dilakukan sehingga hasil pertanian ini bisa dipasarkan juga ke luar Papua Pegunungan,” katanya.
Menurut dia, potensi yang ada di Papua Pegunungan yakni pertanian maka harus dikembangkan terus menerus oleh warga, dengan dukungan pemerintah daerah dengan membuka peluang pemasaran ke daerah lain.
“Potensi yang sangat mungkin dikembangkan adalah sektor pertanian dan perkebunan. Maka OPD (organisasi perangkat daerah) teknis harus dapat membuka peluang pemasaran sehingga hasil pertanian dapat dijual dengan harga baik karena kalau dijual di daerah ini pastinya harga turun saat musim panen,” ujarnya.
Dia menjelaskan Dinas Perdagangan Papua Pegunungan harus lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah delapan kabupaten dalam menjaga pasokan dan harga bahan pokok.
“Sesuai apa yang menjadi perhatian serius bapak gubernur dan wakil gubernur bahwa potensi daerah harus dimaksimalkan, sekaligus pasokan bahan pokok dan harga di Kota Wamena harus dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi inflasi,” katanya.
Dia menambahkan melalui OPD teknis untuk dapat menerapkan program tanaman pangan yang merata di delapan kabupaten Papua Pegunungan, sehingga warganya tidak tergantung terhadap pangan dari luar.
“Masyarakat harus kembali mengkonsumsi makanan lokal, maka tanaman pangannya harus diperkuat melalui dukungan program maupun modal dari pemerintah daerah. Dengan kembali mengkonsumsi makanan lokal maka harga bahan pokok di pasaran akan stabil dengan sendirinya, karena itu hukum pasar,” ujarnya.
Dia menyebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Papua Pegunungan 2025 kurang lebih Rp2 triliun, namun terjadi efisiensi sehingga menjadi Rp1,86 triliun.
“Kami berharap anggaran ini yang telah disalurkan melalui DPA 22 OPD Papua Pegunungan, dapat dioptimalkan dalam berbagai sektor untuk kesejahteraan warga delapan kabupaten,” katanya.
