Mewujudkan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 27 Juni 2018 di Indonesia termasuk di Papua yang bersih dan bebas dari praktik politik uang terus disuarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Di tingkat provinsi dan tujuh kabupaten di Papua akan bersama-sama dengan 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota se-Indonesia melaksanakan pilkada serentak pada Rabu 27 Juni.
Slogan larangan politik uang disebar dalam baliho dan spanduk pilkada serentak 2018 Papua disertai imbauan agar pesta politik tersebut tidak mengorbankan suara para pemilih banyak dipasang di sudut-sudut jalan oleh lembaga Bawaslu dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Dalam kampanyenya, para calon pemimpin daerah yang maju dalam pilkada menyatakan keinginan mereka untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat, serta membawa perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan. Materi kampanye itu mengundang banyak tanggapan dari masyarakat.
Anggota DPR Papua Yohanis Ronsumbre mengingatkan warga Biak Numfor yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap pilkada serentak agar dapat mewaspadai jika menemukan aksi politik uang dilakukan pasangan calon tertentu untuk menarik dukungan suara masyarakat.
Satu suara milik rakyat, menurut Yohanis, punya peranan penting dalam mendukung kelangsungan program pembangunan pemerintah daerah selama lima tahun mendatang.
"Karena itu warga diimbau jangan tergiur dengan adanya bujukan pemberian uang atau barang yang dapat mempengaruhi pilihan hak suara masyarakat dalam pilkada serentak 27 Juni," kata Yohanis Ronsumbre.
Ia mengakui proses pilkada merupakan perwujudan nilai demokrasi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat dalam menentukan pilihan bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Yohanis berharap pelaksanaan pemungutan suara pada pilkada serentak di tanah Papua akan berjalan aman, lancar, kondusif dan melahirkan sosok pemimpin daerah yang bersih dan punya komitmen membangun daerah serta sangat dicintai masyarakat.
"Saya ajak warga untuk berani menolak pemberian uang atau barang guna mempengaruhi pilihan di pilkada serentak, ya ini satu suara sangat rakyat sangat berharga," kata anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan 14 kursi jalur otonomi khusus Papua saat menghadiri kampaye penutup di Biak.
Pemimpin bersih
Ketua Lembaga Musyawarah Adat Biak Yulius Rawar mengakui masyarakat adat Kabupaten Biak Numfor sangat mendambakan sosok pemimpin yang bersih untuk memimpin daerah tersebut pada periode 2019-2024.
Ia menyebut masyarakat berbagai kampung, kepulauan dan daerah terpencil di Kabupaten Biak Numfor kurang mendapat sentuhan pembangunan dalam berbagai aspek program.
Dia berharap proses pilkada kali ini akan melahirkan figur kepala daerah yang mau bekerja keras untuk membangun daerah dan tidak terlibat dalam berbagai dugaan kasus tindak pidana korupsi.
Yulius mengajak masyarakat Kabupaten Biak Numfor dapat menggunakan hak pilih secara cerdas dan tidak terbuai dengan janji-janji politik kampanye dilontarkan pasangan calon tertentu yang tak rasional.
"Masyarakat adat Biak Numfor harus cermat menentukan pilihan di pilkada serentak, ya Kabuoaten Biak Numfor dengan kondisi devisit anggaran daerah yang besar sangat membutuhkan pemimpin baru yang bersih," tegas Yulius Rawar.
Ia menyebut pilihan masyarakat agar lebih menitikberatkan pada pertimbangan rasional ketimbang latar belakang primordial dari calon bagi pemimpin daerahnya.
Pilihan rasional publik itu berkaitan dengan tugas kepala daerah yang memang harus melayani semua kelompok masyarakat ketimbang untuk kepentingan golongan, kelompok agama atau etnis tertentu.
Hal yang patut dicermati dari para calon kepala daerah adalah publik berharap pelaksanaan pilkada serentak 2018 tak hanya jujur dan adil, tetapi juga mampu menghadirkan figur pemimpin daerah yang memenuhi kepentingan publik.
Maka dia pun mengimbau warga Biak Numfor calon sebagai pemilih untuk mencari sosok pemimpin Bupati dan Wakil Bupati Biak sebagai pelayan rakyat yang mampu menjadi pemimpin sebagai teladan di masyarakat.
Lembaga musyawarah adat Biak, diharapkan dapat mendorong proses pilkada serentak 27 Juni 2018 dapat berjalan aman, lancar dan kondusif hingga selesai.
Pada pilkada ini juga diharapkan dapat menghasilkan sosok kepala daerah pasangan bupati dan wakil Bupati yang mampu menormalkan stabiisasi pelayanan pemerintahan, keuangan daerah dan pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.
Sebaliknya dia mengingatkan juga agar semua elemen warga dan penyelengara pilkada dapat menjaga slogan pilkada damai, pilkada aman, pilkada jujur dan demokrasi untuk diimplementasikan dalam pesta demokrasi pada akhir Juni itu.
Para calon pemimpin
Pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Papua akan diikuti dua pasangan calon yakni pasangan calon Gubernur Papua petahana Lukas Enembe-Klemens Tinal (LuKmen) dengan koalisi sembilan parpol pengusung di antaranya PKS, PPP, PKPI, PAN, NASDEM, PKB, HANURA, GOLKAR; dan DEMOKRAT.
Calon parpol lain yakni pasangan calon Gubernur Papua Jhon Wempi Wetipo dan calon wakil Gubernur Habel Melkias Suwae (JWW-HMS) yang diusung oleh gabungan partai politik yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.
Tujuh Kabupaten di Provinsi Papua yang akan melaksanakan pemugutan suara di antaranya Kabupaten Paniai, Mimika, Jayawijaya, Deiyai, Puncak, Biak Numfor serta Kabupaten Mamberamo Tengah.
Di Kabupaten Paniai pilkada mendatang hanya diikuti satu pasangan calon tunggal yakni calon Bupati Meki Nawipa-Oktopianus Gobai.
Kabupaten Puncak calon tunggal akan berhadapan dengan kotak kosong melawan pasangan petahana Willem Wandik dan calon Wakil Bupati Alus Murib.
Untuk calon tunggal pilkada serentak 2018 juga terdapat di Kabupaten Mamberamo Tengah juga pasangan calon Bupati Ricky Ham Pawagak S.Pak dan calon Wakil Bupati Yonas Kenelak S.Sos pasangan petahana yang didukung PAN, Gerindra, PDIP, PBB, Demokrat dan PKS.
Serta pasangan calon tunggal di Kabupaten Jayawijaya calon Bupati John Richard Banua SE M.Si dan calon wakil Bupati Marthin Yogobi SH M.Hum yang diusung 10 partai yaitu PBB, PKS, PAN, Hanura, PDIP, PKB, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKPI akan melawan kotak kosong saat pemungutan suara 27 Juni 2018.
Sementara di Kabupaten Biak Numfor akan bertarung di ajang pilkada serentak tiga pasangan calon diantaranya jalur perseorangan pasangan calon Bupati nomor urut 1 Andreas Msen SE MM dan Calon wakil Bupati Justinus Noriwari STh.
Sedangkan nomor 2 pasangan petahana calon Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap S.Si M.Pd dan calon Wakil Bupati Nehemia Wospakrik SE MM B.Sc didukung empat partai pengusung masing-masing PDIP, Hanura, Golkar dan PBB.
Pasangan calon nomor 3 calon Bupati Nichodemus Ronsumbre dan calon wakil Bupati Ir Akmal Bachri Kalabe yang diusung lima partai politik pengusung terdiri PKB, PAN, PPP, Demokrat dan partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Sementara untuk pilkada serentak di Kabupaten Mimika terdapat enam pasangan calon yang akan mengikuti pilkada serentak 2018.
Enam pasangan peserta pilkada serentak Kabupaten Mimika di antaranya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Drs Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai, pasangan calon No. 2 Robertus Waraopea SH dan Albert Bolang, SH,MH serta nomor 3 calon Bupati Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra SH MSi.
Pasangan calon No 4 calon Bupati Hans Magal SP dan cawabup Abdul Muis ST MM, pasangan calon nomor 5 Paslon Bupati Maria Florida Rotorok SE Mkes dan Yustus Way SSos.
Serta pasangan calon nomor 6 calon petahana Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan calon wakil Bupati Johannes Rettob SSos MM didukung sembilan partai pengusung masing-masing PKPI, Nasdem, Hanura, PAN, Demokrat, PBB, PKB, PDIP dan Golkar.
Mewujudkan pilkada serentak 2018 yang bersih dan bebas dari pengaruh politik uang menjadi harapan bersama masyarakat di tanah Papua dan tujuh kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak.
Pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juni 2018 diharapkan menjadi sarana untuk menguatkan konsolidasi demokrasi politik lokal di Indonesia khusus di tanah Papua.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Papua pada pilkada serentak 27 Juni pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua terdaftar sebanyak 3.397.429 pemilih tetap terdiri laki-laki 1.815.275 pemilih dan perempuan 1.5872.154 pemilih tersebar di 9.210 Tempat Pemungutan Suara (TPS). (*)
