Jayapura (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam menyelesaikan proses rekonsiliasi personil, pendanaan, sarana, dan prasarana dokumen (P3D) pada kabupaten serta kota di wilayahnya.
Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua di Jayapura, Selasa, mengatakan proses penyelesaian tersebut ada hal yang penting yakni penyerahan aset P3D pada pemerintah kabupaten/kota ke provinsi dari lima sektor.
"Kelima sektor tersebut yakni pendidikan, perhubungan, ESDM, kelautan, dan perikanan serta KKP," katanya.
Menurut Maruli, di mana pada Selasa (12/11) targetnya adalah penandatanganan berita acara rekonsiliasi data dari penyelesaian tersebut.
"Namun yang lebih terpenting lagi adalah permasalahan tanggung jawab di mana pengelolaan aset jika tidak dilakukan dengan baik maka dapat menjadi beban," ujarnya.
Dia menjelaskan khusus di Papua rentan akan penguasaan aset secara tidak sah sehingga jika tidak jelas dalam pengelolaan asetnya dapat menjadi beban tersendiri.
"Hal inilah yang ingin cepat kami selesaikan sehingga tidak berlarut-larut dan ke depan tidak lagi ada alasan atau dalih sebuah aset berpindah tangan tanpa bahkan hilang tak berbekas," katanya lagi.
Dia menambahkan penyelesaian ini termasuk rekonsiliasi antara induk dan pemekarannya di mana hingga kini yang masih alot dibahas adalah masalah substansial antara Kabupaten dan Kota Jayapura, sedangkan yang lain hanya sebatas administrasi saja.
Berita Terkait
Pemkab Biak telah sertifikasi 500 aset tanah milik daerah
Rabu, 17 April 2024 14:30
KPK panggil Bupati Mimika Eltinus Omaleng jadi saksi sidang Tipikor
Selasa, 26 Maret 2024 19:52
Jenazah mantan Gubernur Lukas Enembe disemayamkan di Rumah Duka Sentosa
Selasa, 26 Desember 2023 18:22
Pemkab Jayawijaya raih penghargaan MCP 2023
Senin, 20 November 2023 14:42
KPK minta tata ruang di Papua harus bebas konflik kepentingan
Sabtu, 18 November 2023 20:43
KPK upayakan pencegahan korupsi menjadi fokus utama
Sabtu, 18 November 2023 18:03
Polda Papua siap mendukung KPK berantas korupsi
Rabu, 15 November 2023 10:00
Pemprov Papua: Akselerasi KPK dan media cegah korupsi
Senin, 13 November 2023 20:01