Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo berkomitmen lembaganya akan melakukan digitalisasi arsip agar bisa memanfaatkan "big data" atau data raksasa tentang kependudukan dan keluarga Indonesia untuk berbagai program pemerintah.
"Itulah makanya arsip ini harus ada kerja keras di era digitalisasi, ini harus mentransformasi arsip dari 'hardcopy' ke 'softcopy' ini butuh kerja keras untuk mengarsipkan," kata dia di Jakarta, Jumat.
Ia mengungkapkan hasil penilaian lembaga pengarsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada BKKBN masih sangat buruk, yaitu 59,14 dari total nilai 100.
Oleh karena itu, dia meminta kepada Kepala Biro Umum BKKBN segera menyelesaikan masalah kearsipan tersebut.
Ia menargetkan dalam tiga bulan ke depan untuk menyelesaikan kearsipan lama BKKBN, sementara setelahnya menyelesaikan pemutakhiran data dengan menggunakan digitalisasi agar bisa dilakukan pemanfaatan data raksasa untuk berbagai program pemerintah.
Hasto yang mantan Bupati Kulon Progo tersebut, menjelaskan bahwa kearsipan memegang peranan penting untuk mengumpulkan data-data keluarga di Indonesia.
Terlebih, katanya, BKKBN saat ini sedang mengembangkan Sistem Informasi Keluarga (Siga) dengan pendataan di enam provinsi.
Tahun depan, rencananya BKKBN mendata 33 juta keluarga di seluruh Indonesia untuk data penunjang pelaksanaan program pemerintah.
Oleh karena itu, Hasto mengatakan BKKBN menambah tenaga untuk mengerjakan kearsipan data keluarga Indonesia guna mencapai penilaian yang baik dari ANRI.
"Kalau arsipnya tidak bagus sangat fatal karena ini 'database' keluarga dan masyarakat dan data penting, ada rahasia juga di situ. Kalau menurut saya data BKKBN itu besar sekali karena kita langsung dari desa, lewat penyuluh KB. Siga mulai tahun depan akan dilakukan," kata Hasto.
