Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,7 miliar untuk penanggulangan virus corona penyebab COVID-19 di kabupaten tersebut.
"Setahu saya anggaran dari dana alokasi khusus sekitar Rp2,7 miliar, dan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp2,3 miliar untuk penanganan COVID-19 di Keerom," kata Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Jumat.
Piter menjelaskan, perincian penggunaan anggaran itu yakni dari pos insentif bagi tenaga medis Rp300 juta, dana darurat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp.360 juta.
Dia mengingatkan penggunaan anggaran ini juga harus tepat sasaran dan jelas penggunaannya.
"Untuk saat ini anggaran saya nilai sudah cukup namun perlu kita ingatkan pengadaan alat kesehatan dan fasilitas kesehatan termasuk APD bagi paramedis, harus diperhatikan mengenai jumlah dan kualitas barang," ujarnya.
Menurut dia, dana penanggulangan COVID-19 ini harus transparan dan tepat sasaran. Gugus tugas dalam bekerja jangan sampai ada praktik-praktik KKN.
"Akan diawasi OPD buat program dan stimulus bagi masyarakat yang terdampak wabah virus ini," katanya.
Ia mengemukakan bahwa ia selaku tim pengarah gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Keerom, bersama Bupati, mengingatkan kepada Gugus Tugas dalam bekerja harus bersikap transparan, terbuka, tepat sasaran dan bebas dari praktik-praktik KKN.
"Saya tegaskan kepada tim gugus tugas, saya dan Bupati sebagai pengarah, bahwa tim gugus tugas dalam bekerja harus transparan, terbuka, tepat sasaran dan bebas dari KKN atau korupsi," ujarnya.
Jangan sampai, kata dia, dalam gugus tugas ada tindakan-tindakan yang menimbulkan adanya indikasi penyelewengan yang bisa berdampak pada hasil yang tidak diharapkan dari percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Keerom.
Dalam prinsip tersebut, menurut dia, maka gugus tugas seharusnya menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat berapa dana yang dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19 di Keerom.
"Perlu transparan, berapa jumlah yang dialokasikan dari mana saja. Biar masyarakat bisa menilai sejauh mana kecukupan dana tersebut, karena diperkirakan COVID-19 ini akan mencapai puncaknya sekitar Mei-Juni nanti. Kita harus pastikan ketersediaan anggaran tersebut," tambah dia.
Berita Terkait
Pemkab Biak salurkan 100 persen anggaran DAK program penanganan stunting
Kamis, 5 Desember 2024 3:06
Pemkab Biak alokasikan Rp2,5 miliar pemilihan anggota DPRK otsus
Jumat, 15 November 2024 2:21
Pemkab Tolikara minta OPD siapkan dokumen perencanaan bangunan
Kamis, 14 November 2024 2:57
Serapan anggaran DAK fisik Biak sebesar Rp60,5 miliar
Rabu, 13 November 2024 13:36
Pj Gubernur Papua Tengah ingatkan OPD efisien gunakan anggaran
Selasa, 5 November 2024 19:37
Pemkab Biak minta OPD tingkatkan serapan anggaran 2024
Senin, 4 November 2024 11:22
Pemkab Jayapura perkuat anggaran Rp27 miliar pencegahan stunting
Jumat, 1 November 2024 15:01
Pemkot Jayapura minta kepala kampung siapkan anggaran tangani penyakit malaria
Kamis, 24 Oktober 2024 16:48