Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera menutup organisasi perangkat daerah (OPD) atau kantor dinas atau instansi di lingkungannya jika ditemukan kasus aparatur sipil negara (ASN) terpapar positif COVID-19.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad kepada ANTARA di Jayapura, Senin, mengatakan penutupan OPD, kantor dinas atau instansi tersebut telah dibahas oleh pihaknya.
"Bahkan instruksi dari Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal, akan dilakukan inspeksi mendadak (sidak) ke OPD-OPD yang ada di lingkungan Pemprov Papua," katanya.
Menurut Musaad, sidak ini bertujuan untuk mengecek apakah masing-masing OPD di lingkungan Pemprov Papua sudah melaksanakan instruksi mengenai pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.
"Dalam sidak ini tidak hanya kaitannya dengan tempat cuci tangan, penggunaan masker, tetapi juga tata ruang supaya pegawai yang bekerja tidak berhimpitan dalam ruangan kerjanya," katanya.
Dia menjelaskan bahwa sidak itu dilakukan untuk memastikan di dalam ruang kerja tersebut tidak menyebabkan kluster baru penyebaran COVID-19.
"Jadi kami sudah menyampaikan imbauan kepada semua OPD agar mematuhi dan memperhatikan protokol kesehatan," katanya.
Bahkan, jika ruang kerja suatu OPD tidak mencukupi, maka disarankan untuk membuat jadwal shift per bagian agar pegawai dapat masuk kerja bergiliran dan tidak bertumpuk, demikian Muhammad Musaad.
Berita Terkait
Pj Gubernur tetapkan UMP Papua Tengah menjadi Rp 4.285.848 pada 2025
Kamis, 12 Desember 2024 20:45
Pemprov harap Border Trade Fair Rl-PNG tingkatkan promosi UMKM di Papua
Kamis, 12 Desember 2024 18:03
Pj Gubernur tetapkan UMP Papua naik 6,5 persen pada 2025
Rabu, 11 Desember 2024 18:50
Pj Gubernur minta kepala tinggi pratama kolaborasi bangun Papua
Rabu, 11 Desember 2024 18:48
Pj Gubernur minta OJK gencar edukasi pinjaman online ilegal di Papua
Rabu, 11 Desember 2024 14:38
Pemprov Papua bantu peralatan pelaku ekonomi kreatif warga OAP
Rabu, 11 Desember 2024 13:25
Pemprov Papua harap digital desa bermanfaat untuk masyarakat Jayapura
Selasa, 10 Desember 2024 16:37
Komisi X DPR RI salurkan bantuan pendidikan Rp870 miliar untuk Papua
Selasa, 10 Desember 2024 2:55