Biak (ANTARA) - Masyarakat adat Saereri mendukung dan mengusulkan putra daerah adat Laksamana Pertama TNI (Purn) Dick Henk Wabiser menjadi calon Pejabat Gubernur provinsi pemekaran Papua Tengah.
"DE Wabiser merupakan perwira tinggi penerbangan TNI AL pertama orang asli Papua punya andil banyak atas perjuangannya untuk pemekaran Papua Tengah melalui tim 502," ujar Panglima Adat Saereri Yosep Daud Korwa di Biak, Senin.
Ia mengakui, dengan latar belakang jenderal pensiunan TNI AL sudah pengalaman menjabat di lingkup organisasi TNI AL sehingga sangat layak diusulkan menjadi Pj Gubernur Papua Tengah.
Sebagai masyarakat adat Saereri, menurut Yosep, ia harus memberikan suport kepada putra daerah Laksamana Pertama TNI (Purn) Dick Henk Wabiser supaya dapat diberikan kepercayaan pemerintah pusat untuk menduduki jabatan Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah.
"Ini semua tentunya diserahkan sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah melalui keputusan Presiden," ucap Panglima Adat Saereri Yosep Daud Korwa.
Yosep menilai, adanya kebijakan pemerintah untuk memekarkan daerah otonom baru diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan di Papua.
"Melalui pemekaran wilayah Papua bisa memberikan kesempatan kerja kepada putra putri orang asli Papua," ujarnya.
Berdasarkan data DPR RI pada Juni 2022 telah mengesahkan RUU tiga daerah otonom baru di Papua menjadi UU yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Papua.
Berita Terkait
Pemprov Papua bahas pengalihan aset bersama tiga DOB
Kamis, 11 Juli 2024 19:03
Pemprov Papua Tengah datangkan 11 dokter spesialis bagi masyarakat
Senin, 10 Juni 2024 14:13
Pemerintah percepat penyediaan sarana prasarana pemerintahan empat DOB Tanah Papua
Senin, 27 Mei 2024 19:33
Pemprov Papua serahkan dokumen RZWP-3-K dua provinsi DOB
Rabu, 15 Mei 2024 7:17
Pemprov Papua rekonsiliasi penyerahan aset tetap tiga DOB
Kamis, 14 Maret 2024 18:41
Kabid Humas Polda Papua:pleno KPU tiga provinsi belum selesai
Kamis, 14 Maret 2024 12:55
Pemprov Papua: SK CPNS usia 35 tahun menjadi wewenang Pemerintah DOB
Rabu, 13 Maret 2024 15:30
Kemenkumham Papua buka unit kerja keimigrasian baru dua DOB
Jumat, 1 Maret 2024 17:52