DKP Papua berharap aset pelabuhan perikanan Fandoi Biak dikelola provinsi

Biak (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua berharap operasional pengelolaan pelabuhan perikanan Fandoi Kabupaten Biak Numfor diserahkan ke provinsi supaya bisa dilengkapi insfrastruktur pelabuhan.

"Dinas Perikanan Papua sudah mengajukan permohonan pengalihan aset pelabuhan perikanan Fandoi Biak ke provinsi, ya ini salah satu pelimpahan P3D belum diserahkan," ujar Sekretaris Dinas Perikanan Papua Karlos Matuan di Biak, Jumat.

Ia mengatakan, jika aset pelabuhan perikanan Fandoi belum dilimpahkan ke provinsi maka pihaknya tidak bisa membangun fasilitas pelabuhan yang Belum lengkap.

Karlos berharap, keberadaan pelabuhan perikanan Fandoi Biak sangat strategis ke depan karena menjadi tempat pembongkaran ikan nelayan.

Dia mendorong pihak Pemkab Biak Numfor melalui dinas perikanan Biak dapat menuntaskan pelimpahan aset ke provinsi.

"Dinas perikanan Papua sudah menyurati dan mendatangi pihak terkait untuk penuntasan penyelesaian pelimpahan aset ke provinsi," ujar Karlos.

Diakuinya, fasilitas pelabuhan perikanan Fandoi masih banyak yang harus dibangun sehingga diperlukan kejelasan dan dukungan pemda bagi pengembangan ke depan.

Disinggung pengiriman ikan Biak, menurut Karlos, sangat baik sebab dapat memberikan dampak langsung terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

"Ke depan perlu dikirim langsung ke negara tujuan atau daerah lain hasil ikan Biak bisa lebih dikenal," katanya.

Pelabuhan perikanan Fandoi Distrik Biak Kota dengan ukuran 350 meter x250 meter atau 8,75 hektare dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2017 dengan kapasitas kapal 5 GT.

Pada awal 2024 ekspor ikan tuna segar Biak ke Jepang sebanyak tujuh ton.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DKP Papua berharap aset pelabuhan perikanan Biak dikelola provinsi