Dinkes Papua targetkan 188.659 anak mendapat imunisasi polio

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menargetkan 188.659 anak berusia 0-7 tahun mendapatkan imunisasi pada Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang akan digelar mulai 27 Mei 2024.

Sekretaris DInkes PapuaAaron Rumainum di Jayapura, Jumat, mengatakan PIN Polio akan dilaksanakan selama empat bulan ke depan. Untuk itu diharapkan semua elemen ikut mensukseskan imunisasi tersebut.

"Kami optimistis 188.659 anak akan imunisasi karena ini merupakan hak dasar yang wajib didapatkan oleh setiap anak di Papua," katanya.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kata dia, penyakit polio sudah ditemukan pada tiga Daerah Otonomi Baru (DOB)  yakni Provinsi Papua Pegunungan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Selatan di Asmat, dan Provinsi Papua Tengah di Timika.

"Kami akan gencar mensosialisasikan PIN Polio kepada masyarakat sehingga tidak ada kasus polio di Provinsi Papua dan ini juga merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah," ujarnya.

Dia menjelaskan untuk jumlah sasaran dan alokasi PIN Polio 2024 terbanyak di Provinsi Papua yakni Kota Jayapura 66.163 anak, kemudian Kabupaten Jayapura dengan sasaran 34.800 anak, Biak Numfor sebanyak 24.932 anak, Kepulauan Yapen 21.574 anak, Keerom 12.597 anak, Sarmi 8.164 anak, Mamberamo Raya 7.654 anak, Waropen 7.510 anak, dan Supiori 5.265 anak.

"Kami berharap peran serta dari masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemuda dan semua pihak sehingga dapat meningkatkan cakupan polio," katanya.

Sementara itu Kepala UNICEF Perwakilan Papua Aminuddin M Ramdan mengatakan imunisasi merupakan hak dasar anak dan melibatkan peran serta dari keluarga, khususnya orang tua dan lingkungan sekitar.

“Imunisasi ini penting untuk peningkatan cakupan imunisasi, terlebih jika melihat Kejadian Luar Biasa (KLB) sejumlah penyakit dalam beberapa tahun ini terakhir di Papua,” katanya.

Dalam proses PIN Polio, lanjutnya, UNICEF memberikan pendampingan secara teknis kepada pemda di Papua untuk menjalankan kebijakan secara maksimal.