Kemarin ekonomi, parawisata Merapi disetop hingga ruang dialog UU Ciptaker

Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita ekonomi pada Minggu (8/11) kemarin yang menyita perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca pada Senin pagi ini.

Beberapa di antaranya adalah Pemkab Magelang menghentikan aktivitas wisata di kawasan Gunung Merapi, hingga ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Magelang hentikan sementara aktivitas wisata di kawasan Gunung Merapi

Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, melalui surat bernomor 556/604/19/2020 menghentikan sementara aktivitas semua destinasi wisata di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi, termasuk menutup jalur pendakian ke gunung tersebut.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi, di Magelang, Minggu, mengatakan hal tersebut dilakukan untuk
mengantisipasi segala kemungkinan dengan meningkatnya status aktivitas Gunung Merapi dari waspada menjadi siaga.

Baca selanjutnya di sini

Menhub ingatkan jajarannya fokus tangani dampak COVID-19

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk terus fokus dalam menangani dampak COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi.

“Menerapkan protokol kesehatan yang ketat di semua moda transportasi harus menjadi kunci utama Kementerian Perhubungan dalam mengatasi COVID-19," kata Menhub Budi Karya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Baca selanjutnya di sini

Teten sebut perlu strategi bangun ekosistem ekonomi terintegrasi

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, perlu ada perubahan strategi yang besar dalam membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi.

"Dalam hal ini, UU Cipta Kerja diarahkan untuk bisa menumbuhkembangkan UMKM atau ekonomi resisten ini, memberikan akses pembiayaan, akses pasar, dan sebagainya," kata Teten Masduki dalam wawancara bertema "Peran Pemerintah dalam Mendukung UMKM", dengan Direktur Utama LLP KUKM Leonard Theosabrata, di Jakarta, Minggu.

Baca selanjutnya di sini

Perbaiki ekonomi, pemerintah perlu dongkrak konsumsi kelas menengah

Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa konsumsi kelas menengah perlu ditingkatkan dalam rangka memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kelas menengah perlu didorong konsumsi yang sifatnya non-makanan dan minuman seperti transportasi dan pariwisata," ujar Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad dalam diskusi daring di Jakarta, Minggu.

Baca selanjutnya di sini

Pemerintah buka ruang masukan susun aturan turunan UU Cipta Kerja

Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja setelah diundangkan pada 2 November 2020.

"Supaya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Baca selanjutnya di sini