Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meninjau langsung pembangunan infrastruktur kesehatan di RSUD Ramela Muara Tami Provinsi Papua untuk memperkuat penanganan COVID-19 dan penyakit lainnya.
Menko PMK yang melakukan kunjungan ke Provinsi Papua dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan RSUD di daerah khususnya di Papua akan diperkuat pelayanannya oleh pemerintah pusat dan daerah dengan ditambahkan fasilitas alat mesin PCR untuk memperkuat penanganan COVID-19 di wilayah kota Papua dan sekitarnya.
"Saya sudah minta dibangun laboratorium BSL-2. Sehingga jika nanti sudah siap saya akan mintakan ke BNPB untuk membantu mesin PCR sehingga dengan hal tersebut dapat memperkuat penanganan COVID-19," kata Muhadjir usai berkunjung ke RSUD Ramela Muara Tami.
Rencananya RSUD Ramela yang siap beroperasi ini akan dikembangkan menjadi rumah sakit pendidikan dan rumah sakit penyakit tropis seperti AIDS, tuberkulosis, malaria, dan kusta. Hal ini mengingat angka penyakit tersebut masih tinggi dan terbesar di wilayah Pasifik. Nantinya pelayanan RSUD Ramela tidak hanya melayani pasien dari Indonesia, tetapi negara tetangga seperti Papua Nugini juga bisa berobat ke rumah sakit ini karena dekat dengan perbatasan.
Selain meninjau RSUD di Papua, Muhadjir juga berkunjung ke Rusun yang dibangun oleh Kementerian PUPR untuk para atlet PON XX 2021 di kawasan Universitas Ottow Geisler, Jayapura.
Muhadjir mengatakan, pembangunan fasilitas untuk PON seperti rusun harus tetap dimanfaatkan secara maksimal setelah usai pelaksanaannya. Menko meminta agar pihak pengelola rusun telah memastikan strategisnya lokasi dan dapat dijangkau dengan mudah agar bisa dimanfaatkan dengan baik.
"Jangan sampai sarana prasarana yang dibangun melalui APBN itu kemudian mubazir setelah PON tidak terurus dan tidak termanfaatkan dengan baik," tuturnya.
Selain itu, Menko PMK juga meminta agar pihak pengelola telah memikirkan pemanfaatan rusun setelah usai pelaksanaan PON, serta telah menunjuk siapa yang akan menjadi penanggung jawab yang memanfaatkan dan merawat.
"Soal itu masih menjadi aset pemerintah itu tidak masalah yang penting betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik. Pada suatu saat bisa saja kita (pemerintah) hibahkan," kata Muhadjir.
