Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah (Detikda) Papua mengapresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang terus mendorong percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di provinsi ini.
Ketua Detikda Papua Dominicus RES Carvallo di Jayapura, Minggu, mengatakan pihaknya telah memberi atensi sejak awal dengan adanya Peraturan Menteri (Permen) terkait SPBE pada 2018.
"Bahkan, dalam pertemuan pada pekan lalu bersama Gubernur Papua Lukas Enembe selaku Ketua Dewan Pengarah Detikda Papua, kami sudah melaporkan hal tersebut dan diperintahkan agar menjadi perhatian serius," katanya.
Menurut Dominicus, Detikda Papua telah merumuskan beberapa kebijakan dan program yang akan segera dijalankan guna percepatan SPBE.
"Kami juga mengapresiasi permintaan Tim Kemenpan RB kepada Detikda Papua agar menjadi aksesor internal percepatan SPBE di Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan hal ini sesuai dengan apa yang sedang dilakukan sehingga sinergi akan semakin maksimal. "Kami siap membantu," paparnya.
Sebelumnya, Tim Teknis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melakukan kunjungan kerja dan menggelar pertemuan peningkatan kolaborasi penerapan SPBE di seluruh pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Papua.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemenpan RB Cahyono Tri Birowo meminta penyelenggara SPBE adalah kepala daerah dan sekretaris daerah (sekda) setempat, sekaligus menjadi “leader”.
“Alasannya untuk mempermudah mendapatkan akses dan data. Penyelenggaraan nanti di Dinas Layanan, karena menyangkut pelayanan,” katanya.
Dia menambahkan pihaknya meminta dukungan Detikda Papua untuk menjadi aksesor internal bagi percepatan SPBE di Papua.
“Kami mengharapkan bantuan Detikda Papua sebagai aksesor internal SPBE di Papua. Untuk aksesor eksternal, kami di Kemenpan RB menggandeng sejumlah universitas di mana nantinya tim dari universitas di Sumatera akan melakukan evaluasi di Jawa, demikian juga sebaliknya,” ujar dia.
