Kabupaten Bogor (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya menyebutkan bahwa angka bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor anjlok lebih dari 50 persen di tahun 2022.
"Bantuan keuangan dari Pemprov Jabar ke Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022 turun drastis," ungkap pria yang akrab disapa Kang AW itu saat dihubungi, Senin (31/1).
Legislator asal Kabupaten Bogor itu menerangkan, tahun ini Bankeu untuk Kabupaten Bogor hanya senilai Rp123,4 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp364 miliar.
Menurutnya, jika pada tahun lalu dana yang dikucurkan sebagian besar untuk proyek pembangunan seperti gedung RSUD, alun-alun, dan jalan yang totalnya mencapai ratusan miliar, tahun ini nyaris tak ada bantuan keuangan untuk pembangunan fisik.
Hanya ada dua kegiatan pembangunan fisik, yakni pembangunan saluran irigasi dan jalan lingkungan di Kecamatan Tanjungsari yang total anggarannya hanya senilai Rp400 juta.
Kang AW menyebutkan, bantuan keuangan terbesar diberikan kepada masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang total anggarannya senilai Rp119,87 miliar.
Kemudian, anggaran untuk kesejahteraan para guru bantu di desa terpencil sekitar Rp2,48 miliar, untuk kegiatan bulan bakti gotong royong serta Bhakti Siliwangi dan TNI membangun desa sebesar Rp635 juta.
"Dengan bantuan keuangan tahun ini yang tinggal sepertiganya dibanding tahun sebelumnya, saya memahaminya karena dua alasan," kata Kang AW.
Menurutnya, alasan pertama anjloknya bankeu untuk Kabupaten Bogor yaitu akibat turunnya asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jabar pada tahun 2022. Pasalnya, saat pembahasan pada pertengahan 2021 berbarengan dengan kontraksi ekonomi akibat varian Delta.
"Istilahnya, mending bicara pahitnya dulu saja, ketimbang bicara manis terus berikan bantuan untuk bangun ini dan itu ternyata dicoret lagi dengan alasan efisiensi karena asumsi perhitungannya kembali meleset, kira-kira begitu," terang Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar itu.
Alasan kedua menurutnya karena beban Pemprov Jabar untuk membiayai kebutuhan masyarakat penerima PBI BPJS meningkat dua kali lipat dari yang biasanya sekitar Rp50 miliar menjadi sekitar Rp119 miliar.
"Jadi, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat maka kewajiban Pemprov Jabar untuk menambah anggaran bagi masyarakat PBI BPJS menjadi prioritas," katanya.
