DPRK Biak Numfor minta OPD tingkatkan kinerja pungutan PAD

Biak (ANTARA) - Lembaga DPRK Biak Numfor, Papua meminta organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai penghimpun pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk mengintensifkan kinerja terhadap pungutan pendapatan asli daerah (PAD) hingga Desember 2024.

"Tim badan anggaran dewan DPRK sudah mendorong keluarnya peraturan bupati supaya lebih maksimal pungutan PAD," kata Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen di Biak, Jumat.

Ia berharap, sisa satu bulan ke depan hingga Desember 2024 diharapkan target PAD dapat tercapai hingga Rp43 miliar.

Mengingat hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto ketika tatap muka dengan ketua DPRD dan bupati/wali kota, lanjut dia, maka setiap kabupaten/kota dapat meningkatkan pungutan penerimaan PAD.

"DPRK sebagai mitra pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja penerimaan PAD supaya terpenuhi target 2024," katanya.

Ketua DPRK Daniel mengimbau pihak Bapenda sebagai koordinator pemungut pajak dan retribusi dapat memperbaiki layanan data aplikasi penerimaan PAD supaya lebih maksimal di sisa tahun anggaran 2024.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Biak George Krey mengakui, jajaran Bapenda Biak Numfor terus memaksimalkan pungutan PAD 2024.

"Dengan sudah dikeluarkan peraturan bupati maka menjadi dasar hukum pungutan PAD 2024," ujarnya.

Berdasarkan data hingga, November jumlah pungutan PAD Biak capai Rp19 miliar dari target Rp43 miliar.