Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mengatakan perlu langkah konkret untuk menindak tegas para mafia tanah yang sudah meresahkan dan merampas hak tanah rakyat.
"Pemerintah telah membentuk satuan tugas di Kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kejaksaan Agung. Satu satgas saja sudah bisa memberantas mafia tanah, apalagi ada tiga satgas," kata I Wayan dalam diskusi Forum Legislasi DPR bertajuk “RUU Pertanahan: Komitmen DPR Berantas Mafia Tanah”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Namun dia juga mengingatkan pemerintah memperbaiki sistem agar menghilangkan praktik yang menguntungkan para mafia tanah di Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi II DPR RI Sodik Mujahid menjelaskan hasil survei Komisi II DPR RI yaitu mafia tanah berasal dari beberapa oknum yaitu pertama, oknum BPN; kedua, oknum-oknum pejabat akte tanah termasuk pensiunan-pensiunannya.
Ketiga menurut dia, camat, lurah dan pemerintah daerah; keempat, ada juga masyarakat atau tokoh-tokoh tuan tanah; kelima, yang menjadi kekhawatiran adalah oknum-oknum penegakan hukum; oknum polisi, oknum jaksa dan oknum hakim.
“Maka semakin lengkap mafia tanah itu, bagaimana kita mengatasinya, yaitu dengan cara penegakan kekuatan hukumnya sudah ada satgas tetapi belum maksimal kerjanya. Karena itu benar jika ada komisi pemberantasan mafia tanah, itu luar biasa bagus dan kami dukung," ujarnya.
Hadir juga dalam diskusi tersebut korban mafia tanah, Lilisanti Hasan warga Kalimantan Barat yang mengaku sudah menempuh segala daya upaya, namun belum menemui hasil.
Berita Terkait
KPU Jayapura target pelipatan surat suara DPR dan DPRD lima hari
Senin, 15 Januari 2024 13:45
KPU Jayapura kerahkan 105 orang lipat surat suara DPR dan DPRD
Senin, 15 Januari 2024 9:34
Pemakaman jenazah Lukas Enembe dilaksanakan Kamis sore
Kamis, 28 Desember 2023 10:23
DPR RI: Kontribusi PTFI berdampak pemberdayaan masyarakat Papua
Senin, 11 Desember 2023 3:14
Ketua DPR Puan harapkan smelter Gresik rampung 2024
Minggu, 10 Desember 2023 23:42
Pansus DPR RI: Pengangkatan anggota legislatif jalur otsus harus OAP
Selasa, 21 November 2023 15:43
Bawaslu Mimika: Panwaslu ujung tombak pengawasan Pemilu 2024
Sabtu, 18 November 2023 11:38
Ketua KPU: 729 caleg perebutkan 45 kursi DPR Provinsi Papua
Minggu, 5 November 2023 13:37