Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dapat memberikan masukan serta arahan untuk memperluas akses pembiayaan dan pembangunan lebih produktif dalam mendukung perekonomian daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun di Jayapura, Senin, mengatakan berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan, terutama akses pembiayaan yang lebih mudah serta terjangkau dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan.
“Kebijakan penguatan akses keuangan yang mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat dan UKM menjadi sangat penting untuk itu harus di prioritaskan,” kata Ridwan.
Menurut Ridwan, akses terhadap keuangan telah menjadi salah satu kerangka pembangunan ekonomi nasional yang mana mengentaskan kemiskinan dan memecah ketimpangan ekonomi yang lebih luas terhadap jasa keuangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
“Upaya perluasan akses pendanaan di bentuk kelompok percepatan pembiayaan daerah yang dikenal dengan TPAKD bertujuan mendorong ketersediaan akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat,” ujarnya.
Dia menjelaskan melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah, mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik itu perwakilan kementerian/lembaga di daerah serta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pemangku kepentingan.
“Hal ini dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah,” katanya.
Dia menambahkan sehingga dapat mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah sehingga memperluas penyediaan pendanaan untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan, dan membiayai pembangunan sektor prioritas dalam upaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusif keuangan di Indonesia.
