Jakarta (ANTARA) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Timotius Enumbi diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi tersangka Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe (LE)
"Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Timotius Enumbi bersama saksi lain yang diperiksa Petugas Ukur Kantor Pertanahan Jayapura Geraldo Da Rosario Semi, Pondiron Wonda selaku pihak swasta, dan mahasiswa Yoshua Grashielo," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.
Ali menerangkan para saksi diperiksa dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.
"Termasuk dana otonomi khusus (otsus), PON, dan lain-lain kami akan terus kembangkan ke sana," ujar Ali.
Terkait kondisi terkini Lukas Enembe selama di penahanan, menurut Ali Fikri, KPK mengungkapkan dalam kondisi sehat di rutan.
"Informasi terbaru malah bisa olahraga, Jadi sehat ya, kita bersyukur ya sehingga bisa lancar proses pemeriksaan berikutnya nanti," harapnya.
Penyidik KPK telah menetapkan Gubernur Papua nonaktif tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) RL sebagai tersangka diduga menyerahkan uang ke LE Rp1 miliar setelah terpilih kerjakan tiga proyek infrastruktur Papua.
Ketiga proyek multiyears peningkatan Jalan Entrop-Hamadi Rp14,8 miliar, proyek rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi Rp13,3 miliar, serta proyek penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI Rp12,9 miliar.
KPK menduga LE menerima gratifikasi berhubungan jabatannya sesuai bukti permulaan Rp10 miliar.
Penahanan LE untuk 40 hari ke depan hingga 3 Maret 2023 bago kepentingan pengumpulan alat bukti perbuatan tersangka.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala Dinas PU Papua diperiksa KPK sebagai saksi kasus Lukas Enembe
Berita Terkait
Inspektorat Papua ajak OPD tingkatkan nilai MCP 2024
Senin, 14 Oktober 2024 21:14
KPK melakukan pengawasan 10 program strategis Pemkot Jayapura
Sabtu, 13 Juli 2024 0:18
Pemprov Papua bahas pengalihan aset bersama tiga DOB
Kamis, 11 Juli 2024 19:03
Pemkab: 63 pejabat Biak Numfor belum serahkan LHKPN ke KPK
Minggu, 2 Juni 2024 12:41
KPK minta penjabat Pemkab Biak Numfor patuhi penyampaian LHKPN
Selasa, 21 Mei 2024 19:02
Pemprov Papua ingatkan dewan kembalikan kendaraan jelang akhir masa jabatan
Senin, 20 Mei 2024 18:04
KPK: Sisa 150 mobil dinas dikuasai mantan pejabat Pemprov Papua
Senin, 20 Mei 2024 18:02
KPK temukan dua perusahaan di Papua tunggak pajak kendaraan Rp1 miliar
Minggu, 19 Mei 2024 18:49