Jayapura (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua meminta semua pihak berkomitmen untuk menjaga tahapan kampanye pasangan calon baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota pasca penetapan.
"Karena kami telah mendapatkan informasi saat ini mulai banyak kampanye yang dilakukan di awal begitu juga adanya penyebaran isu hoaks dan politisasi SARA," kata Anggota Bawaslu Papua Yofrey Pryamta Kabelen dalam kegiatan diskusi pagi persiapan pengawasan kampanye pemilihan 2024 di Kota Jayapura, Sabtu.
Menurut Kabelen, dalam kegiatan tersebut pihaknya melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), bakal pasangan calon dan partai politik.
"Tujuannya untuk kami berdiskusi bersama dalam rangka untuk meminimalisir adanya potensi pelanggaran sebelum pelaksanaan tahapan kampanye," ujarnya.
Dia menjelaskan, kegiatan ini juga merupakan langkah awal dari Bawaslu Papua dalam melakukan pencegahan di awal masa tahapan pilkada serentak 2024.
"Begitu juga untuk membangun komitmen bersama pihak terkait seperti partai politik, pasangan calon serta semua semua pemangku kepentingan untuk menjaga tahapan kampanye agar dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan," katanya lagi.
Dia menambahkan terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pihaknya tetap mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai.
"Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh ASN dapat melihat pasangan calonnya pada momen atau di tempat lain tanpa harus ada bersama dalam proses kampanye," ujarnya.
Perwakilan Partai Politik dari PDI Perjuangan pengusung pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Papua Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai, Mukri Hamadi mengatakan pihaknya berkomitmen untuk tahapan pilkada di Papua dapat berjalan dengan baik, jujur, adil dan menghasilkan hasil yang memuaskan semua pihak.
