Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi menilai bukti yang diserahkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak kuat dan relevan, terkait dengan perkara sengketa hasil Pileg 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah.
"Dalil pengurangan perolehan suara pemohon di Distrik Megambilis tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan," ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan pertimbangan Mahkamah di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Sabtu.
Sebelumnya PSI mendalilkan telah kehilangan 716 suara di Distrik Megambilis karena dipindahkan kepada caleg Partai Perindo atas nama Israel.
Berdasarkan dalil tersebut Mahkamah kemudian mencocokkan perolehan suara pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan pemohon, termohon (KPU), dan Bawaslu, yang kemudian menunjukkan bahwa perolehan suara pemohon adalah nol (0) suara di Distrik Megambilis.
"Tidak terdapat perbedaan perolehan suara pemohon dalam formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota, dan formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan Bawaslu. Tidak terdapat keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pada saat rekapitulasi di tingkat distrik," ujar Arief.
Sementara itu, berdasarkan keterangan saksi KPU dan bukti yang diserahkan kepada Mahkamah, terungkap fakta keberatan saksi pemohon baru disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi.
Pemohon juga tidak mengajukan bukti formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang dari tingkat distrik hingga tingkat kabupaten untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah.
"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum," kata Arief.
Karena dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka Mahkamah melalui amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon pada perkara sengketa perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah.
Berita Terkait
Tiga wartawan mengugat Undang-Undang Pers ke Mahkamah Konstitusi
Rabu, 25 Agustus 2021 18:23
MK diskualifikasi Orient Kore sebagai peserta Pilkada serentak Sabu Raijua
Kamis, 15 April 2021 16:21
MK: Pengecekan KTP-e Orient oleh Bawaslu baru setengah langkah
Senin, 29 Maret 2021 16:14
MK putus 10 permohonan sengketa Pilkada serentak Kamis ini
Kamis, 18 Maret 2021 9:59
Kemarin, warga bongkar makam pasien COVID-19 hingga 54 calon hakim agung
Senin, 15 Maret 2021 7:16
Sebanyak 750 pejabat di lingkungan MK akan terima vaksin COVID-19 dosis pertama
Senin, 15 Maret 2021 7:11
32 perkara sengketa pilkada di MK melaju ke tahap pembuktian
Kamis, 18 Februari 2021 15:20
MK kabulkan penarikan perkara sengketa Pilkada serentak Bandar Lampung
Senin, 15 Februari 2021 14:18