Denpasar (ANTARA) - Kongres V PDI Perjuangan merekomendasikan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali diberikan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Amandemen yang kita perlukan adalah amandemen yang bersifat terbatas, berkaitan GBHN," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seusai Kongres V PDIP, di Bali, Sabtu.
PDIP menilai Presiden tetap harus dipilih rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Sebab, pemilihan Presiden secara langsung memberikan mandat yang sangat kuat bagi Presiden terhadap legitimasi dan legalitasnya dengan jaminan masa jabatan lima tahun, kecuali melanggar konstitusi.
Namun terkait haluan negara, kata Hasto, diperlukan garis besar yang ditetapkan MPR sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia.
Dia mengatakan dengan adanya GBHN maka semuanya dibimbing oleh sebuah arah, yakni bagaimana bangsa Indonesia maju dan dapat menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa maju.
Meskipun demikian, kata Hasto, secara teknis rekomendasi terkait GBHN itu harus dibicarakan dengan para ketua umum partai politik.
Berita Terkait
Hasto Kristiyanto: Pemikiran geopolitik Soekarno pengaruhi pembebasan Irian Barat
Selasa, 7 Juni 2022 3:13
Sekjen PDIP Hasto minta wacana penundaan Pemilu dihentikan
Selasa, 29 Maret 2022 2:55
Sekjen PDI Perjuangan Hasto ajak politisi belajar dari sportivitas olahraga
Senin, 28 Maret 2022 3:44
PDIP donasikan 1.000 sepeda acara Banteng Ride and Night Run
Sabtu, 26 Maret 2022 21:37
Sekjen PDIP Hasto: Polemik tunda Pemilu 2024 tak perlu diperpanjang
Jumat, 4 Maret 2022 4:04
Hasto: Pemikiran geopolitik Bung Karno gelorakan semangat kepemimpinan
Sabtu, 19 Februari 2022 12:37
Hasto ceritakan "ikan Soekarno" ikon kuliner santap di Irak
Sabtu, 29 Januari 2022 15:43
PDIP gelar tanam pohon dan tebar benih ikan di Danau Kampung Bintaro
Sabtu, 29 Januari 2022 14:03