Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Komisioner KPU Viryan Azis memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.
Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful (SAE) dari unsur swasta.
"Saya tidak tahu pertanyaan penyidik apa, pokoknya semua pertanyaan saya jawab," ucap Arief saat tiba di gedung KPK, Jakarta pukul 10.11 WIB.
Baca juga: Inkompetensi hukum kepemiluan jadi celah partai suap komisioner KPU
Saat dikonfirmasi soal pengurusan PAW terhadap kader PDIP Harun Masiku (HAR), ia menyatakan lembaganya memang tidak bisa memprosesnya.
"Kan jelas keputusan kami dalam surat yang kami jawab itu kan tidak bisa diproses," ujar Arief.
Sebelumnya, Viryan lebih dahulu tiba di gedung KPK. Ia mengaku akan menyampaikan kepada penyidik perihal pengurusan PAW.
"Yang akan disampaikan sesuai dengan apa yang kami perjuangkan selama ini perihal penetapan calon terpilih kemudian seputar pergatian antarwaktu yang sudah kami kerjakan kemarin," ucap Viryan.
Selain Arief dan Viryan, KPK juga memanggil empat saksi lainnya untuk tersangka Saeful, yakni Kabiro Teknis KPU Nur Syarifah, Kabag Umum KPU Yayu Yuliani, Kasubag Pemungutan, Perhitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilu KPU Andi Bagus Makawaru, dan Bagial Legal VIP Money Changer Carolina.
Baca juga: DKPP berhentikan tersangka suap Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU
Sebelumnya, KPK pada Jumat (24/1) juga telah memeriksa dua komisioner KPU lainnya, yaitu Hasyim Asy'ari dan Evi Novida Ginting.
KPK mendalami keterangan keduanya terkait tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) sebagai Komisioner KPU dan juga mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.
Selain Saeful, KPK telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE), mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF), dan kader PDIP Harun Masiku (HAR) saat ini masih menjadi buronan.
Sebagai penerima, yakni Wahyu dan Agustiani Tio, sedangkan sebagai pemberi Harun dan Saeful.
Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp600 juta.
Berita Terkait
Ketua KPU RI Arief Budiman positif COVID-19
Jumat, 18 September 2020 19:44
Ketua KPU RI: Penguatan masyarakat sipil untuk demokrasi perlu dijaga
Kamis, 20 Agustus 2020 19:40
Sosiolog Arief Budiman meninggal dunia
Kamis, 23 April 2020 16:09
Pilkada serentak 9 Desember, KPU: Perppu harus terbit April ini
Senin, 20 April 2020 4:21
KPU belum memiliki opsi tunda Pilkada serentak 2020 karena COVID-19
Selasa, 17 Maret 2020 3:27
KPK kembali panggil Ketua KPU Arief Budiman terkait suap PAW anggota DPR
Selasa, 25 Februari 2020 11:27
Ketua KPU Arief Budiman pastikan penyegelan KPK tak ganggu kerja
Senin, 13 Januari 2020 16:33
KPU tetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
Minggu, 30 Juni 2019 16:27