PB PON Papua usulkan anggaran untuk PON XX sebesar Rp1,6 triliun

Jayapura (ANTARA) - Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda mengatakan usulan anggaran untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 dipastikan sebesar Rp1,6 triliun.

"Usulan tersebut kini sedang mendapat review Kemenpora. Setelah rampung, proposal kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat persetujuan. Kemarin kita ajukan proposal ke pusat sebesar Rp1,6 triliun dari kebutuhan Rp2 triliun, di mana sekitar Rp500 miliar sisanya dianggarkan lewat Kemenpora kepada PB PON Papua,"ungkap Ketua Harian PB PON Yunus Wonda dikutip dari laman pemerintah provinsi Papua, Rabu.

Ia menyebut, dari Rp1,6 triliun yang diajukan PB PON Papua, pihaknya tidak tahu nantinya akan seperti apa, apakah pemerintah akan merespon usulan ini atau sesuai standar mereka.

"Harapannya disetujui dalam waktu tidak terlalu lama," kata Yunus Wonda.

Dikatakan, saat ini PB PON Papua tak lagi mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi Papua, sebab sebelumnya telah mendapat alokasi Rp2 triliun untuk pembangunan arena pertandingan dan lainnya.

Sehingga untuk menutupi kebutuhan komponen broadcasting dan konsumsi, menurut Yunus Wonda, PB PON Papua membutuhkan dukungan anggaran dari pusat.

"Kami di kepanitiaan sudah tidak lagi mendapatkan anggaran lagi di APBD Papua. Sehingga untuk komponen seperti broadcasting dan konsumsi yang tidak bisa kami biayai, maka mintakan ke pusat. Ini harus bisa (mendapat dukungan), karena kalau tidak maka akan mempengaruhi bidang lain di PB PON Papua dalam hal penganggaran,"ujarnya.

Yunus Wonda mengakui, kalau untuk sekedar operasional rapat dan lainnya, kita bisa ambil dari PB PON Papua.

"Tapi kalau pengadaan alat makan dan seterusnya tetap harus lewat anggaran yang diusulkan dari APBN,"harapnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Chandra Bhakti memastikan tengah me-review proposal anggaran PON XX Papua.

Proposal pembiayaan penyelenggaraan PON XX di Papua, tambah Chandra, akan di-review sesuai dengan standar satuan harga.

"Proposal yang diajukan akan kita review dengan menyepakati sebagai dasar dengan standarisasinya,"ungkapnya.