Jakarta (ANTARA) - Survei Politika Research and Consulting (PRC) menempatkan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berpotensi menjadi calon presiden (capres) alternatif pada Pilpres 2024.
"Dari temuan survei PRC, setidaknya ada empat nama (Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, AHY, dan Tri Rismaharini) yang dianggap layak dipilih atau dipertimbangkan menjadi calon alternatif," kata Peneliti PRC Rio Prayogo dikutip di Jakarta, Selasa.
Rio Prayogo mengatakan etalase politik menjelang Pilpres 2024 terkonsentrasi pada tiga nama besar, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, masih ada nama-nama lain yang berpotensi menjadi figur alternatif.
Rio mengatakan keempat tokoh tersebut masih berpeluang meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya sebelum Pilpres 2024. Nama Sandiaga Uno berada di posisi teratas dari keempat capres alternatif tersebut.
"Dari keempat nama tersebut, Sandiaga Uno memiliki level elektoral paling tinggi (7 persen) dan dianggap layak mengisi etalase politik menjelang Pilpres 2024," jelas Rio.
Dia mengatakan elektabilitas Sandiaga Uno sempat menurun seusai Pilpres 2024. Kendati begitu elektabilitas kembali naik sejak dilantik sebagai Menparekraf, seiring dengan kinerjanya yang baik di mata masyarakat.
"Sandiaga Uno sepertinya punya "playing ground" baru dan dari sana masyarakat mendapatkan kesan positif. Kinerjanya diapresiasi oleh masyarakat," kata Rio.
Survei terkait Capres 2024 dilakukan pada pada 8 Oktober-4 November 2021. Penarikan sampel menggunakan metode "multistage random sampling" dengan total responden sebanyak 1.220 orang. Sedangkan toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka.
Hasil survei PRC: Sandiaga Uno capres alternatif Pilpres 2024
Menparekraf Sandiaga Uno saat webinar bertajuk "Sustainable Fashionpreneurship: The New Era of Fashionpreneurship" yang diselenggarakan Mata Garuda, organisasi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Kementerian Keuangan. (ANTARA/HO-Mata Garuda/am.)
