Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui instansi terkait memberikan pendidikan politik bagi kaum perempuan di delapan kabupaten untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam jabatan publik dan keterwakilan 30 persen di kursi legislatif.
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri, di Jayapura, Rabu, mengatakan pendidikan politik bagi perempuan itu diberikan hingga menjelang pemilihan legislatif pada 2019, mengingat masih kurangnya keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen masing-masing kabupaten.
"Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pengembangan Pembangunan Nasional," katanya.
Menurut Elysa, kegiatan itu bertujuan memberikan meningkatkan pemahaman kaum perempuan di Papua tentang transparansi di bidang publik dan politik.
"Kami berharap hal ini dapat meningkatkan semangat perempuan untuk bisa sama-sama disejajarkan dengan kaum laki-laki," ujarnya.
Senada dengan Elysa Auri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Papua Anneke Rawar mengatakan pihaknya terus berupaya menyiapkan perempuan-perempuan di Bumi Cenderawasih agar hebat dan berpotensi untuk dididik.
"Para perempuan hebat dan berpotensi ini akan dididik bagaimana cara belajar bersama-sama mempersiapkan diri untuk mencapai kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dalam parlemen," katanya.
Sementara itu Yosmina Rita Numberi, salah satu peserta pendidikan politik dari Kepulauan Yapen mengatakan pihaknya merasa terpanggil dengan adanya kegiatan ini dan berharap dapat meningkatkan kepercayaan diri. (*)
Pemprov Papua beri pendidikan politik bagi perempuan
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Papua Anneke Rawar berpose bersama para peserta kegiatan pemberian pendidikan politik bagi perempuan di delapan kabupaten bertempat di salah satu hotel Jayapura, pada Rabu (6/9) (Foto: Antara Papua/Hendrina Dian Kandipi)
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pengembangan Pembangunan Nasional
